Viral Dugaan Pungutan Rp 1,5 Juta di SMKN 1 Jombang, Pihak Sekolah Sebut Iuran Partisipasi

SMKN 1 Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya pungutan liar terhadap wali murid baru.

Dugaan pungutan tersebut mencuat usai unggahan di media sosial Instagram yang menyebut adanya penarikan dana pembangunan sebesar Rp 1,5 juta serta iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) Rp 100.000 per bulan.

Unggahan itu pertama kali dibagikan akun @brorondm yang menampilkan latar belakang foto gedung SMKN 1 Jombang.

Dalam keterangan unggahan, pemilik akun menuliskan adanya “uang gedung” Rp 1,5 juta dan SPP Rp 100.000. Postingan tersebut kemudian viral dan menghebohkan masyarakat Kabupaten Jombang.

Penjelasan Kepala SMKN 1 Jombang

Kepala SMKN 1 Jombang, Abdul Muntholib, tidak menampik adanya iuran dari wali murid baru. Namun, ia membantah bahwa dana tersebut merupakan pungutan liar.

Menurutnya, istilah yang tepat adalah iuran partisipasi yang dihimpun oleh komite sekolah.

“Istilah yang benar bukan pungutan, melainkan iuran atau dana partisipasi wali murid untuk pengembangan pendidikan,” kata Muntholib saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

Muntholib menjelaskan, rencana pembangunan fasilitas sekolah dipaparkan dalam rapat komite yang melibatkan wali murid kelas X pada Jumat (15/8/2025).

Sebelum pembahasan iuran, rapat diawali dengan kegiatan istighosah bersama.

“Kemarin kan memang begitu, perkumpulan wali murid itu acaranya yang pertama istighosah untuk doa bersama. Setelah itu kami memaparkan kegiatan yang kemarin sudah kami lakukan,” ujar Muntholib.

Dalam rapat tersebut, pihak sekolah bersama komite menjelaskan rencana pembangunan sejumlah fasilitas untuk periode tahun ajaran 2025-2026.

Fasilitas yang akan dibangun antara lain jogging track di lapangan sekolah, tempat parkir siswa, renovasi tempat parkir guru, serta perbaikan kusen di ruang praktik perhotelan.

“Selama ini kalau anak-anak olahraga perlu lari, mereka lari di jalan. Kalau ada apa-apa, saya yang kena dampaknya. Maka kami putuskan membuat jogging track di lapangan sekolah,” kata Muntholib.

Menurutnya, total kebutuhan pembangunan mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Namun, besaran iuran yang disepakati dalam rapat bersama wali murid hanya Rp 1,5 juta per siswa baru.

“Tidak begitu (ada kesepakatan iuran Rp 1,5 juta), karena sesuai dengan kalkulasi kebutuhannya sebenarnya lebih tinggi. Akan tetapi dari wali murid yang menyuarakan sekian itu (Rp 1,5 juta),” jelas Muntholib.

Ia menegaskan, iuran partisipasi bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wali murid.

Penjelasan Dinas Pendidikan

Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur di Kabupaten Jombang, Pinky Hidayati, membenarkan adanya iuran yang dihimpun oleh komite sekolah.

Menurutnya, iuran tersebut merupakan hasil kesepakatan antara komite dan wali murid kelas X SMKN 1 Jombang.

“Kepala sekolah sudah kami konfirmasi, bahwasanya hal ini telah melalui rapat komite sekolah dengan wali murid,” kata Pinky saat ditemui di SMKN 1 Jombang, Kamis (21/8/2025).

Pinky menjelaskan, sebelum ada kesepakatan, pihak sekolah terlebih dahulu memaparkan rencana pembangunan yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh dana yang tersedia.

“Dan, untuk kebutuhan ini masih belum bisa dipenuhi dari anggaran yang tersedia, sehingga membutuhkan juga support dari komite sekolah,” ujar dia.

Ia menegaskan, iuran tersebut bukan pungutan wajib, melainkan sumbangan sukarela.

“Seperti yang sudah disampaikan, bahwa ini sifatnya sumbangan sukarela dan tidak ada pemaksaan,” tambahnya.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!