Kritik Tajam Jusuf Kalla: DPR Harus Jaga Ucapan agar Tak Perburuk Situasi
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para anggota DPR RI untuk tidak sembarangan berbicara dan tidak merendahkan masyarakat saat menanggapi kritik maupun keresahan publik.
Menurutnya, ucapan para wakil rakyat menjadi salah satu pemicu maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
“Tentunya bagi para pejabat, para anggota DPR, untuk menahan diri, menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab dari masalah,” ujar JK dalam keterangan video, Jumat (29/8/2025).
Imbauan kepada Masyarakat untuk Menahan Diri
JK juga memahami amarah masyarakat, termasuk para pengemudi ojek online (ojol), setelah rekan mereka Affan Kurniawan (21) meninggal dunia akibat dilindas rantis barracuda milik polisi. Namun, ia menegaskan pentingnya menahan diri demi menjaga stabilitas.
“Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Kita memahami perasaan para pengemudi ojol yang temannya kena musibah. Tapi apabila kota begini ribut, maka pekerjaannya akan bermasalah,” kata JK.
“Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh pada kehidupan masing-masing,” imbuhnya.
JK juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban lingkungan. “Agar masyarakat menjaga lingkungan masing-masing. Karena masalah begini akan berakibat banyak. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah,” ujarnya.
Pernyataan Anggota DPR Picu Kemarahan Publik
Sejumlah anggota DPR sebelumnya menuai sorotan tajam karena pernyataan mereka dianggap tidak sensitif terhadap keresahan publik.
Kritik masyarakat bermula dari isu gaji dan tunjangan jumbo DPR, termasuk tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan yang memicu perdebatan.
Anggota DPR Fraksi Nasdem, Nafa Urbach, dalam siaran langsung di media sosial menyatakan tunjangan rumah diperlukan agar anggota dewan bisa tinggal dekat Senayan.
“Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” kata Nafa.
Namun, pernyataan tersebut menuai kritik keras dan dinilai gagal membaca situasi. Publik menilai ucapannya tidak peka hingga akhirnya ia meminta maaf.
Ucapan Ahmad Sahroni Perkeruh Suasana
Gelombang kecaman semakin memuncak setelah Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyebut masyarakat yang menyerukan “Bubarkan DPR” sebagai orang tolol.
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
“Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita, tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita,” sambungnya.
Ucapan tersebut dinilai merendahkan rakyat dan semakin memperkeruh suasana, sehingga memicu aksi demonstrasi lanjutan di sejumlah daerah.
Unjuk Rasa Meluas Usai Tragedi Affan
Gelombang protes yang awalnya hanya menyoroti tunjangan DPR semakin membesar setelah tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.
Aksi unjuk rasa meluas, tidak hanya menuntut transparansi soal tunjangan dewan, tetapi juga menuntut keadilan atas tindakan aparat. Solidaritas pun merebak di berbagai daerah, seperti Makassar, Jawa Timur, Solo, Sumatera Utara, dan Malang.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Ratusan Mahasiswa di Makassar Blokade Jalan Antar Provinsi, Tuntut Kapolri Dicopot.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
