Interpretasi Pendidikan Gratis Lewat Putusan MK Bisa Jadi Bumerang, Pemerintah Diminta Jangan Bunuh Partisipasi Masyarakat
Wacana pendidikan gratis kembali menjadi perbincangan hangat, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak melemahkan partisipasi masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia.
Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR RI, menekankan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kekuatan utama dalam memajukan pendidikan nasional. Kontribusi ini, termasuk di pendidikan swasta, tidak boleh dibatasi hanya karena interpretasi kaku dari kebijakan pendidikan gratis.
"Kita justru ingin siapapun, warga negara Indonesia ikut berkontribusi, mencapai tujuan pendidikan,” tegas Hetifah dalam keterangannya, Rabu (23/7).
Ia menyoroti bahwa konsep "Pendidikan Gratis" tidak bisa disamakan antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta memiliki beragam kategori, mulai dari yang premium dengan layanan pendidikan tingkat tinggi hingga yang hadir karena negara belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah tertentu.
"Swasta itu ada klaster-klusternya, ada swasta yang premium, ada swasta yang memang dia hadir karena negara belum bisa hadir (menyelenggarakan pendidikan negeri) di situ," jelas Hetifah.
Menurutnya, pemerintah harus menetapkan standar pendidikan nasional yang berlaku untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta.
Namun, jika ada sekolah yang menyediakan layanan di atas standar, kontribusi sukarela dari masyarakat dalam bentuk iuran atau sumbangan tetap harus dihargai. Jika semuanya disamakan dan dinasionalisasi, maka peran masyarakat akan melemah.
Hetifah juga mendorong Kementerian Pendidikan untuk membuat klasifikasi sekolah swasta yang lebih jelas. Praktik penggabungan seleksi penerimaan peserta didik baru (SPMB) antara sekolah negeri dan swasta di beberapa daerah dapat menjadi solusi.
Ini memastikan bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah swasta dengan dukungan pemerintah.
"Swasta yang bermitra dengan pemerintah perlu terus diperbaiki, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidiknya, agar tidak ada anak yang kecewa saat masuk ke sekolah non-negeri,” pungkasnya.
