Hasto Tak Lagi Masuk Pengurus PDIP, Pengamat: Ada Pengaruh dari Amnesti Prabowo

Nama Hasto Kristiyanto dipastikan tidak masuk dalam struktur pengurus DPP PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025–2030.

Padahal, Hasto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP selama dua periode, yakni sejak 2015 hingga 2025.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar Sabtu (2/8). Untuk sementara waktu, posisi sekjen dirangkap oleh Megawati sendiri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, absennya nama Hasto dalam jajaran pengurus DPP PDIP kali ini tidak terlepas dari dinamika politik nasional, khususnya pasca pemberian amnesti oleh Presiden RI, Prabowo Subianto kepada Hasto.

“Hasto diampuni, dan Megawati kemungkinan diminta agar tidak lagi melibatkan Hasto dalam struktur partai, agar pengaruh politiknya berkurang,” ujar Dedi kepada awak media di Jakarta, Minggu (3/8).

Dedi juga menyinggung soal peran Hasto dalam kasus hukum yang sempat menjeratnya. Menurutnya, alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu beberapa kali menyampaikan pernyataan yang bernada ancaman kepada mantan Presiden RI, Joko Widodo, dengan menyebut sejumlah skandal yang diketahuinya.

“Jika memang seperti itu, maka Prabowo berhasil memainkan strategi politik. Di satu sisi berhasil merebut hati Megawati, di sisi lain tetap bisa menjaga relasi dengan Jokowi,” jelas Dedi.

Dedi menilai, penunjukan sekjen PDIP kali ini kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan “asal bukan Hasto.”

Selain itu, PDIP dinilai tidak akan memilih figur yang dekat dengan Jokowi, karena berpotensi ditentang oleh Megawati. (Pon)