Buntut OTT Sertifikasi K3, Ketua KPK Ultimatum Menteri Turun Tangan Awasi Pelayanan Publik

 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto meminta kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih untuk turun tangan mengawasi pelayanan publik di lingkungan kementeriannya.

Hal itu disampaikan Setyo buntut kasus dugaan pemerasan yang menyeret pejabat hingga eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer di lingkungan Kemenaker.

Setyo menyebut para menteri bisa turun tangan mengawasi proses perizinan dan pelayanan publik di lingkungan kementeriannya untuk mencegah adanya potensi kecurangan yang merugikan masyarakat.

"Kami berharap semua kementerian yang berikan pelayanan publik, yang melakukan proses perizinan itu para menterinya paling tidak turun tangan campur tangan, untuk melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat," kata Setyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

Di sisi lain, Setyo mengaku prihatin atas kasus dugaan pemerasan yang terjadi di lingkungan Kemenaker. Sebab, kepengurusan tenaga kerja seharusnya dipermudah, namun harus berbalik merugikan masyarakat.

Setyo juga mengungkapkan keprihatinannya karena para pejabat yang berada di lingkungan Kemenaker malah membiarkan praktik kecurangan itu terjadi.

"Ini keprihatinan saya yakin semua pihak merasakan keprihatinan disaat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah. Tapi, kemudian ada sekelompok pejabat yang justru mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima uang-uang dari pihak tenaga kerja dan perusahaan untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Diketahui, KPK menetapkan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) dan 10 orang lainnya sebagai kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Noel disebut mengetahui adanya pemerasan, tapi justru malah membiarkan dan meminta jatah kepada para pejabat di lingkungan Kemenaker.

"Dari peran IEG itu, ia tahu dan membiarkan, bahkan meminta," ucap Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus 2025.

Setyo menjelaskan bahwa kasus pemerasan kepengurusan sertifikat K3 di Kemenaker terjadi sejak 2019. Namun, saat Noel menjabat menjadi Wamenaker pada 2024, ia membiarkan pemerasan tersebut.

Noel juga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar dari hasil pemerasan tersebut. "Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini sepengetahuan dari IEG. Yaitu (aliran dana) ke IEG sebesar Rp 3 miliar pada bulan Desember 2024," kata Setyo.