Demo 5 September 2025: "Deadline" 17 Tuntutan Rakyat, dan Titik Massa

Aksi massa bertajuk #SelamatkanIndonesia digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).

Gerakan ini bertepatan dengan batas waktu pemenuhan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” yang telah digaungkan sejak demonstrasi 25–31 Agustus 2025 lalu.

Aksi damai ini diinisiasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Menurut BEM SI, gerakan lahir dari keresahan rakyat yang nyata, bukan sekadar hasrat turun ke jalan.

"Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama," tulis BEM SI dalam seruan aksinya.

Tujuan Aksi

Demo #SelamatkanIndonesia menuntut pemerintah dan DPR memenuhi 17 poin tuntutan mendesak serta delapan agenda reformasi. Isu yang diangkat mencakup penegakan HAM, transparansi anggaran DPR, reformasi TNI-Polri, perlindungan buruh, hingga penolakan praktik korupsi, politisasi hukum, pemelintiran sejarah, dan militerisasi kampus.

Untuk menjaga kelancaran aksi, ratusan personel gabungan Polri dan TNI disiagakan di kawasan Senayan. Rekayasa lalu lintas juga mulai diberlakukan. Jalan Tentara Pelajar diarahkan mencari jalur alternatif sejak Jumat siang.

Potensi penutupan jalan akan dilakukan bila massa aksi membludak dan meluas ke badan jalan. Masyarakat dan pekerja diimbau menggunakan transportasi publik serta memantau informasi lalu lintas terkini guna menghindari kemacetan.

17 Tuntutan Rakyat Didesak hingga 5 September 2025

Tuntutan ini diarahkan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi. Berikut rinciannya:

Untuk Presiden Prabowo:

• Membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
• Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR:

• Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
• Mengadili aparat pelaku kekerasan secara transparan.
• Menghentikan kekerasan polisi dan memastikan kepatuhan SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik:

• Membekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR serta membatalkan fasilitas baru.
• Memublikasikan anggaran DPR secara transparan.
• Meminta KPK menyelidiki harta anggota DPR yang bermasalah.

Untuk Polri:

• Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Menegakkan sanksi partai terhadap kader pemicu kemarahan publik.
• Menyatakan komitmen untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI:

• Melibatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:

• Menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Mengambil langkah darurat mencegah PHK massal dan melindungi pekerja kontrak.
• Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Agenda Reformasi dengan Target 2026

Selain tuntutan jangka pendek, ada delapan agenda reformasi sistemik yang ditetapkan hingga 2026, yaitu:

1. Reformasi besar-besaran di DPR.
2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
3. Reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Pengesahan UU perampasan aset koruptor, penguatan independensi KPK, serta penegakan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. Pengembalian TNI sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian.
7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jadwal Demo Jakarta 5 September 2025: Lokasi Aksi dan 17+8 Tuntutan Rakyat, Deadline Hari Ini

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.