Wakil Ketua MPR Pastikan Tuntutan Rakyat 17+8 Didengar, Janji Tak Akan Diabaikan

  Gelombang demonstrasi dalam sepekan terakhir yang melahirkan tuntutan rakyat 17+8 akhirnya mendapat respons dari pimpinan parlemen. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memastikan seluruh aspirasi tersebut tidak akan diabaikan, melainkan didengar sekaligus ditindaklanjuti.

Eddy menegaskan, bagi dirinya maupun partai politik, suara rakyat adalah bahan evaluasi penting untuk berbenah.

“Kami di Partai Amanat Nasional terus berbenah mendengarkan masukan dari masyarakat tentu termasuk di dalamnya agenda 17+8,” ujar Eddy dalam keterangan di Jakarta, Kamis 4 September 2025 dikutip Antara.

Menurut Eddy, tuntutan tersebut menjadi pijakan penting bagi PAN dalam merumuskan arah pembenahan kader. Apalagi saat ini, ia dipercaya memegang amanah sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Masukan dari Konstituen hingga Ormas Keagamaan

Eddy mengaku banyak menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari konstituen hingga organisasi masyarakat keagamaan. Bahkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir.

“Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan menerima banyak sekali masukan yang tentu akan dilaksanakan sebagai agenda pembenahan partai,” kata Eddy.

Sebagai pimpinan MPR, ia menegaskan komitmennya untuk membangun ruang dialog yang kondusif bersama masyarakat.

MPR Goes to Campus Jadi Ruang Diskusi

Salah satu bentuk komitmen itu diwujudkan lewat program MPR Goes to Campus. Hingga kini, kegiatan tersebut telah digelar di 31 universitas dan menghadirkan ribuan mahasiswa, dosen, serta guru besar.

“Dalam agenda MPR Goes to Campus itu kami membuka ruang diskusi yang seluasnya-luasnya bagi civitas untuk memberikan masukan evaluasi dan bahkan kritik,” tutur Eddy.

Ia menambahkan, aspirasi bisa disampaikan dengan banyak cara selama dilakukan secara damai. “Ini membuktikan bahwa ruang dialog selalu terbuka dan untuk menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan segala cara asalkan tanpa kekerasan dan tidak merusak fasilitas umum,” ucapnya.

Dokumen Tuntutan Resmi Diserahkan ke DPR

Pada hari yang sama, dokumen fisik tuntutan 17+8 resmi diserahkan kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah kepada DPR RI. Kelompok tersebut beranggotakan jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, hingga sejumlah figur publik.

Beberapa tokoh yang hadir antara lain Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, dan Andhyta F. Utami.

Dokumen diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus anggota Badan Aspirasi Masyarakat, Andre Rosiade, di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta. Andre berjanji akan segera menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan parlemen untuk ditindaklanjuti.