Rieke Diah Pitaloka Minta Tuntutan Rakyat 17+8 Ditambah: Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Harga Pangan Turun
Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengusulkan penambahan poin dalam tuntutan rakyat 17+8 yang diserahkan ke DPR pada Kamis (4/9/2025).
Rieke menekankan pentingnya memasukkan isu penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta penurunan harga kebutuhan pokok yang kini melambung di berbagai daerah.
Tuntutan rakyat 17+8 awalnya disuarakan oleh sejumlah influencer, termasuk Jerome Polin dan Andovi da Lopez, lalu meluas hingga diikuti mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat sipil, dan warganet.
Dalam aksinya di Gerbang Pancasila DPR RI, para influencer menyerahkan langsung dokumen tuntutan kepada Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDIP) dan Andre Rosiade (Fraksi Gerindra).
Desakan Rieke Diah Pitaloka
Rieke menegaskan, selain 17+8 poin yang sudah disusun, perlu tambahan desakan baru karena kondisi masyarakat sedang terjepit harga pangan yang naik tajam.
“Turunkan harga kebutuhan pokok, apakah bisa didukung? Saya kira ini penting karena kelangkaan pangan sedang terjadi. Kami meminta distribusi segera diperbaiki agar harga bisa turun,” kata Rieke, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (4/9/2025).
Dia juga menyoroti rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026, yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut Rieke, meski alokasi anggaran BPJS besar, banyak kelompok berhak yang justru tidak menerima manfaat.
“Ketiga adalah mohon dukungannya, menolak kenaikan iuran BPJS, mohon itu bisa dimasukkan,” ujar dia.
Latar belakang tuntutan 17+8
Tuntutan rakyat 17+8 sendiri mencakup berbagai isu, mulai dari penarikan TNI dari pengamanan sipil, transparansi anggaran DPR, hingga reformasi partai politik.
Dokumen itu disusun oleh sekelompok influencer hanya dalam waktu tiga jam, lalu mendapatkan dukungan dari 211 organisasi masyarakat sipil dan lembaga akademis.
Selain 17 tuntutan awal, terdapat juga 8 tuntutan tambahan dengan tenggat 31 Agustus 2025, di antaranya: audit independen DPR, reformasi perpajakan, penguatan KPK, hingga evaluasi UU Ciptakerja.
Isi tuntutan rakyat 17+8
Rincian 17 Tuntutan Mendesak (target 5 September 2025)
Untuk Presiden Prabowo
1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
Untuk Polisi
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
4. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
Untuk Ketua Umum Partai Politik
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
Untuk DPR
9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
11. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Untuk TNI
12. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Agenda Reformasi (target 31 Agustus 2026)
Rieke Diah Pitaloka
- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Kenaikan harga pangan jadi sorotan
Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan, seperti beras, bawang merah, cabai, ayam, dan telur.
Lonjakan ini dinilai memberatkan daya beli masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Situasi ini membuat penambahan poin dalam tuntutan rakyat mendapat perhatian luas, terutama karena harga pangan dan iuran BPJS langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
