Demo 2 September 2025: BEM SI Lanjutkan Aksi Indonesia (C)emas Jilid II

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (2/9/2025).

Koordinator Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan bertajuk Indonesia (C)emas 2025 Jilid II.

“Kami enggak hari ini (Senin), tapi Selasa (2 September),” kata Ihsan, Senin (1/9/2025).

 

Seharusnya demonstrasi dijadwalkan pada Senin (1/9/2025). Namun, Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, menyebut kondisi Jakarta tidak kondusif sehingga aksi diputuskan untuk ditunda.

“Melihat situasi Jakarta yang cukup buruk, kami pastikan tidak turun ke jalan hari ini,” ujar Ikram, dikutip dari Wartakota.

Ikram menegaskan keputusan penundaan ini diambil agar demonstrasi tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperkeruh keadaan. Meski demikian, konsolidasi mahasiswa tetap berlangsung. Ihsan memastikan gelombang protes akan berlanjut pada Selasa.

Aksi di Jakarta dan Kota Lain

Mobilisasi massa BEM SI pada 2 September tidak hanya difokuskan di Jakarta. Aksi juga ditargetkan berlangsung di beberapa kota besar lain, termasuk Surabaya. Skema dan lokasi aksi masih bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan dan aspek keamanan.

Pada aksi sebelumnya, 28 Juli 2025, ribuan mahasiswa berkumpul di kawasan Monas, Jakarta. Saat itu mereka menolak politisasi sejarah dan mendesak keterlibatan publik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Gelombang protes tersebut sekaligus memperkuat konsolidasi antar kampus yang kini mendorong aksi serentak di berbagai daerah pada awal September.

11 Tuntutan Mahasiswa

Berikut daftar tuntutan aksi Indonesia (C)emas 2025:

1. Menolak pengaburan dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit.
2. Mendesak peninjauan pasal bermasalah dalam pembahasan RUU dengan melibatkan publik, serta menunda pengesahan hingga semua poin kontroversial selesai dibahas (antara lain Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c).
3. Mendesak pemerintah transparan soal perjanjian bilateral, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan memperkuat diplomasi agar tercapai kesepakatan yang adil.
4. Mendesak audit izin pertambangan, memastikan keterlibatan masyarakat adat, pembagian keuntungan yang adil, serta penindakan praktik tambang ilegal.
5. Mendesak pembatalan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan membuka data jumlah tentara organik sesuai MoU Helsinki.
6. Mendesak pembatalan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas terkait di Universitas Riau maupun kampus lain.
7. Menolak dan mencabut UU TNI serta menolak intimidasi dan represi terhadap warga sipil.
8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat menjamin kebebasan serta transparansi terhadap aktivis yang masih berstatus tersangka.
9. Menolak aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT serta mendesak pemerintah segera membuat regulasi dan sanksi hukum sesuai nilai agama dan budaya bangsa.
10. Menolak praktik dwifungsi jabatan sipil maupun militer yang berpotensi mengganggu profesionalisme birokrasi.
11. Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Diberitakan sebelumnya, Jakarta pada Senin (1/9/2025) diwarnai gelombang aksi demonstrasi di tujuh titik berbeda, termasuk di depan Gedung DPR/MPR RI dan Gedung KPK.

Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan dengan isu beragam, mulai dari dugaan korupsi, tuntutan politik, hingga kasus pelanggaran HAM. Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki menyebut seluruh aksi sudah sesuai prosedur.

“Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan," kata Ruslan kepada Kompas.com, Senin.

Tujuh titik demo itu antara lain:

• Depan DPR/MPR RI – Aliansi BEM Tangerang Selatan menuntut penyelesaian kasus HAM 1998, pengesahan RUU perampasan aset, hingga penolakan PSN.
• Depan Kemendikti Saintek RI – Mantan Dosen Universitas Muhammadiyah Madiun memprotes kasus dugaan ijazah ilegal.
• Kantor Puslapdik – Koalisi Mahasiswa Nusantara menuntut pengusutan dugaan korupsi beasiswa.
• Silang Selatan Monas – LBH DPD KNPI DKI Jakarta dan PMKRI membawa isu kematian driver ojek online, tuntutan pencopotan Kapolri, hingga kritik program makan bergizi gratis.
• Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang – Kelompok Bangun Indonesia Maju menyoroti tindakan represif aparat.
• Menteng – Komunitas Pemantau Korupsi mendesak pemeriksaan kader Nasdem Amelia Anggraini terkait dugaan korupsi biskuit balita dan ibu hamil.
• Sawah Besar – Gempar menuntut pengusutan korupsi haji, sementara Gerakan Muda Anti Korupsi menuntut evaluasi kinerja BPS.

Meski ada unjuk rasa, lalu lintas di Jakarta terpantau lancar. Jalan Gatot Subroto menuju Slipi tetap dibuka, dan aktivitas di depan Gedung DPR berjalan normal setelah sempat disterilkan aparat sehari sebelumnya.

Sebagian tayang di Surya.co.id dengan judul Info Rencana Demo 2 September 2025 di Jakarta, Surabaya dan Kota Lain: BEM SI Akan Gelar Aksi

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.