Aksi Demo 1 September 2025 di Lampung, Begini Rekayasa Lalu Lintas Polisi
Polresta Bandarlampung menerapkan rekayasa lalu lintas sejak pukul 07.00 WIB imbas demo 1 September 2025 di depan Gedung DPRD Lampung.
Kasat Lantas Polresta Bandarlampung, Kompol Ridho Rafika, menjelaskan pengalihan arus dilakukan untuk mendukung kelancaran aksi penyampaian aspirasi sekaligus menjaga keamanan di sekitar lokasi demonstrasi.
“Beberapa jalur utama menuju DPRD akan mengalami rekayasa. Kendaraan dari arah Jalan Wolter Monginsidi dialihkan ke Jalan Cut Mutia dan Jalan Basuki Rahmat. Dari arah Teluk, arus kendaraan dialihkan ke Jalan WR Supratman, sedangkan dari Jalan Patimura diarahkan ke Jalan Diponegoro,” kata Ridho, dikutip Antara, Senin (1/9/2025).
Selain itu, jalur dari Jalan Basuki Rahmat menuju DPRD melalui Jalan Warsito dan Jalan Mr. Moch Roem ditutup sementara.
Imbauan masyarakat gunakan jalur alternatif
Ridho mengingatkan masyarakat untuk memahami pola rekayasa lalu lintas tersebut dan menggunakan jalur alternatif.
Dia juga meminta warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak agar menunda perjalanan ke sekitar kawasan DPRD Lampung.
“Hal ini demi mengurangi kepadatan dan menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar aksi massa,” ujar dia.
Gubernur minta suarakan aspirasi dengan damai
Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak peserta demo 1 September 2025 agar menyuarakan aspirasi dengan damai, tertib, dan tanpa anarkisme.
“Dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi, tentu akan kami fasilitasi. Pemerintah daerah tetap menghormati hak masyarakat untuk berpendapat karena itu dijamin konstitusi,” kata Rahmat.
Dia menegaskan, aksi yang digelar mahasiswa dan elemen masyarakat ini merupakan bentuk aspirasi murni.
Karena itu, dia berharap semua pihak menjaga ketertiban demi keamanan Lampung.
“Semoga Lampung tetap aman dan tentram. Ini adalah aspirasi dari hati nurani masyarakat, bukan untuk macam-macam. Saya yakin semua bisa berjalan damai,” ujar dia.
ASN tetap bekerja normal
Rahmat juga memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Lampung tidak terganggu dengan adanya aksi.
Sebanyak 800 ASN tetap masuk kerja dan tidak ada yang bekerja dari rumah (WFH).
“Yang demo ini saudara kita semua, mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi. Sementara ASN tetap bekerja untuk melayani masyarakat,” kata Rahmat.
