Kemenhub Bahas SKB Rekayasa Lalu Lintas Saat Demo
Menyikapi isu keramaian lalu lintas di Jakarta imbas aksi unjuk rasa, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar pembahasan strategi soal pengaturan lalu lintas.
Pembahasan dilakukan bersama Korlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Jasa Marga yang berlangsung di NTMC Polri.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan, pentingnya pengaturan lalu lintas bersama yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB.
"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Menteri Perhubungan, perlu adanya suatu Standard Operational Procedure (SOP) terkait rekayasa lalu lintas dalam bentuk SKB terutama yang akan masuk Kota Jakarta, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam kerumunan saat terjadi demonstrasi," ujar Aan, Senin (1/9/2025).
Rapat pembasahan SKB Pengaturan Lalu Lintas
Menurut Aan, pengaturan penting dilakukan karena jika ada kegiatan unjuk rasa, tentu akan berdampak pada kelancaran lalu lintas. Sehingga, diperlukan kesepakatan bersama dan pengaturan bersama untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.
Aan juga menyampaikan apresiasi atas sinergi Korlantas Polri dan para pemangku kepentingan terkait dalam menciptakan kolaborasi lintas sektor dalam menangani permasalahan lalu lintas nasional.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, juga membahas mengenai rangkaian kegiatan menjelang Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional yang akan diperingati pada 19 September 2025 nanti.
Kondisi lalu lintas Jalan MH Thamrin Jakara Pusat ramai lancar
"Penting bagi kita mengedepankan kegiatan-kegiatan edukatif yang menyasar masyarakat luas dalam menyambut pekan keselamatan jalan nasional yang nantinya akan dilaksanakan kegiatan Safety Week pada tanggal 19 September 2025," katanya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
