Prabowo Sebut Penyelesaian Laut Ambalat Harus Melibatkan Iktikad Baik Indonesia-Malaysia

Malaysia, Indonesia, prabowo subianto, Laut Sulawesi, Indonesia-Malaysia, Amelia Anggraini, Laut Ambalat, Prabowo Sebut Penyelesaian Laut Ambalat Harus Melibatkan Iktikad Baik Indonesia-Malaysia

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk mencari penyelesaian damai terkait penolakan Malaysia terhadap penggunaan nama "Laut Ambalat" untuk perairan Blok ND6 dan ND7 dalam Peta Baru Malaysia 1979.

Dilansir Kompas.com (7/8/2025), Malaysia hanya mengakui istilah "Laut Sulawesi," yang berbeda dengan istilah "Laut Ambalat" yang digunakan oleh Indonesia.

“Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai,” ujar Prabowo dalam sebuah wawancara di Bandung pada Kamis (7/8/2025), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian masalah ini harus melibatkan iktikad baik dari kedua negara, dan bahwa isu ini seharusnya diselesaikan dengan pendekatan yang baik.

“Ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan... biasalah, ada mungkin... intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambah Prabowo.

Amelia Anggraini Minta Pemerintah Indonesia Tegas

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, juga menyuarakan pendapatnya terkait hal ini.

Amelia meminta agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan konsisten dalam setiap forum bilateral maupun multilateral mengenai nomenklatur wilayah maritim ini.

“Kami meminta agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam setiap forum bilateral maupun multilateral untuk menggunakan nomenklatur resmi yang sesuai dengan posisi hukum dan prinsip kedaulatan nasional,” kata Amelia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/8/2025).

Amelia menambahkan bahwa penggunaan istilah "Laut Sulawesi" oleh Malaysia dapat mempengaruhi situasi politik, terutama dalam konteks pengelolaan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak.

Ia juga menekankan bahwa wilayah Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan negara yang sensitif, sehingga setiap langkah dalam kerja sama pengelolaannya dengan Malaysia perlu diperhatikan dengan bijak.

Polemik Nama Laut Ambalat: Antara Sejarah dan Kedaulatan

Sebagai latar belakang, wilayah perairan Ambalat sempat menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. 

Saat ini, kedua negara tengah membahas kemungkinan kerja sama ekonomi melalui mekanisme pengelolaan bersama (joint development).

Namun, penolakan nama Laut Ambalat oleh Malaysia mengemuka dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Wisma Putra, Kementerian Luar Negeri Malaysia, menyebut bahwa wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 yang terletak dalam Peta Baru Malaysia 1979, harus disebut Laut Sulawesi, bukan Laut Ambalat.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad bin Haji Hasan, mengutip keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2002 mengenai kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan yang semakin memperkuat klaim Malaysia atas wilayah tersebut.

“Setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tegas Mohamad bin Haji Hasan, seperti yang dikutip dari Kemenlu Malaysia, Rabu (5/8/2025).

Pengembangan Bersama Masih dalam Tahap Penjajakan

Di sisi lain, meskipun penolakan terhadap nama Laut Ambalat terus bergulir, pengembangan bersama antara Indonesia dan Malaysia di wilayah tersebut masih dalam tahap penjajakan.

Belum ada kesepakatan final antara kedua negara mengenai pengelolaan blok tersebut.

Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Malaysia berjanji untuk melanjutkan pembahasan ini melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, penyelesaian mengenai klaim wilayah maritim ini tetap menjadi topik yang perlu perhatian serius bagi kedua negara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Malaysia Sebut Ambalat sebagai Laut Sulawesi, Pemerintah Diminta Tegas.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!