Ribuan Buruh Demo di Kantor Gubernur Jatim, Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen
Ribuan massa buruh di Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (28/8/2025).
Aksi demonstrasi buruh ini merupakan bagian dari gerakan serentak nasional yang berlangsung di lebih dari 20 provinsi di Indonesia.
Sebelum tiba di lokasi, massa buruh menggelar long march sejak siang hari.
Mereka berjalan melalui sejumlah jalan protokol di Kota Surabaya, mulai dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Embong Malang, hingga Jalan Bubutan, sebelum akhirnya berkumpul di depan kantor Gubernur Jatim sekitar pukul 14.00 WIB.
Enam Tuntutan Nasional Buruh
Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Jazuli, menyebutkan terdapat enam tuntutan utama yang diusung buruh dalam aksi kali ini. Tuntutan tersebut sejalan dengan isu yang digaungkan secara nasional oleh serikat pekerja.
“Yang kami minta adalah penghapusan sistem outsourcing, penolakan terhadap upah murah, pencegahan PHK massal, reformasi pajak buruh, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, dan pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset,” tegas Jazuli kepada wartawan.
Selain enam tuntutan tersebut, buruh juga mendesak pemerintah agar menaikkan upah pada tahun 2026 minimal sebesar 8,5–10,5 persen.
Tuntutan Lokal di Jawa Timur
Tak hanya membawa isu nasional, Jazuli menambahkan bahwa para buruh juga menyampaikan sejumlah tuntutan lokal yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Di antaranya realisasi komitmen Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani pada 1 Mei 2025, seperti pembentukan Perda Jaminan Pesangon, peningkatan layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin, serta penindakan terhadap pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan,” ujar Jazuli.
Selain itu, massa buruh juga meminta penambahan kuota afirmasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri untuk anak buruh.
Mereka juga mendorong agar pemerintah mengusulkan tokoh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Menurut Jazuli, hingga kini komitmen yang sudah disampaikan Gubernur Jatim pada Mei lalu belum terlihat tindak lanjutnya.
Peringatan Keras untuk Pemerintah
Melalui aksi ini, buruh menegaskan sikap mereka terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai masih merugikan pekerja.
“Kami datang dengan tegas menolak sistem outsourcing yang menindas,” kata Jazuli.
Ia menilai, aksi unjuk rasa ini merupakan peringatan keras agar pemerintah tidak abai terhadap nasib buruh di Jawa Timur maupun secara nasional.
“Kalau pemerintah terus abai, buruh akan kembali turun dengan jumlah lebih besar. Kami tidak butuh janji kosong, tapi realisasi nyata, terutama atas komitmen Pemprov Jatim,” tandas Jazuli.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Ribuan Massa Buruh Demo di Depan Kantor Gubernur Jatim, Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
