Ketua DPD PDIP Jatim M Said Abdullah.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah meminta maaf atas perbuatan kadernya yakni Sadarestuwati dan Deddy Sitorus yang belakangan menjadi sorotan publik karena dinilai melukai hari rakyat.

"Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus, Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf," ucap Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 September 2025.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP Deddy Sitorus saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor pusat PDIP, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

Ketua Banggar DPR itu menambahkan pernyataan Deddy Sitorus dan sikap Sadarestuwati yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR menjadi pelajaran bagi partainya. Ia meminta kesempatan agar partainya bisa menyikapi polemik tersebut.

"Menyangkut hal-hal yang seperti disebutkan tadi Pak Deddy Sitorus, Sadarestuwati, maka menurut hemat kami dari sisi fraksi PDI Perjuangan, dengan kedaulatan dan otonomi yang kami miliki berilah kesempatan DPP partai," jelasnya.

Said menyebut aksi berjoget Sadarestuwati hanya ingin menunjukkan kebhinekaan, dan dilakukan setelah acara resmi selesai digelar.

“Ya, sampai sekarang kan DPP belum menentukan sikap. Dan seperti yang saya lihat, seperti Ibu Sadarestuwati, ya sama dengan terlalu banyaklah yang berjoget ketika acara yang sesungguhnya acaranya sudah selesai, cuma ingin menunjukkan kebhinekaan, diputar lah lagu dari daerah Timur, kan itu saja,” jelas Said.

Diketahui, Sadarestuwati dikritik publik karena sikapnya yang berjoget setelah Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 15 Agustus 2025 lalu.

Dengan mengenakan pakaian warna putih dan berkerudung merah, Anggota Komisi V DPR RI itu menari dengan wajah semringah dan penuh semangat.

Situasi ini dianggap melukai hati rakyat yang sedang terhimpit kondisi serba sulit, daya beli turun hingga terkejut adanya kenaikan tunjangan para anggota dewan.

Sementara itu, Deddy Sitorus viral karena pernyataannya yang dianggap melukai hati rakyat.

Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025

Dalam pernyataannya saat menjadi tamu di acara TV Nasional, ia membandingkan tunjangan rumah anggota DPR RI Rp50 juta per bulan dan iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang membebani pekerja berpenghasilan UMR (Upah Minimum Regional).

Deddy menyebut perbandingan antara gaji DPR dan pekerja UMR, seperti tukang becak atau buruh, sebagai 'sesat logika' dan menggunakan istilah 'rakyat jelata' untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Diksi 'rakyat jelata' dinilai merendahkan sekaligus menyakiti hati masyarakat Indonesia dan mencerminkan sikap elitis yang memisahkan anggota DPR dari rakyat yang seharusnya mereka wakili, sehingga memicu kemarahan publik.