Prabowo Subianto, TKDN, Presiden RI, otomotif, kendaraan bermotor, prabowo subianto, mobil, Presiden RI Prabowo Subianto, Prabowo Minta Aturan Soal TKDN Diubah Lebih Fleksibel

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anggota kabinetnya supaya peraturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat lebih fleksibel dan realistis.

Upaya tersebut dilakukan agar industri dalam negeri tidak kalah kompetitif dengan negara lainnya. Sebab sering kali aturan ini menjadi penghalang investor masuk karena terlalu kaku.

"Saya setuju TKDN fleksibel saja lah mungkin diganti dengan insentif. Tolong semua para pembantu saya ya, realistis. Tolong dibikin yang realistis saja," kata Prabowo saat menanggapi ekonom dan pelaku usaha dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu luas. Itu masalah pendidikan, Iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan TKDN diterapkan untuk tujuan yang baik. Salah satunya mendorong nasionalisme terhadap industri dalam negeri.

Sebelumnya aturan TKDN yang dinilai kaku sempat disampaikan Prabowo saat wawancara khusus dengan para pemimpin redaksi media massa nasional pada Minggu (6/4/2025). Ia menyampaikan, sering kali penerapan TKDN oleh sejumlah kementerian tidaklah fleksibel.

"Pertama soal TKDN, saya akui. Kadang-kadang ada K/L (kementerian/lembaga) kita yang terlalu kaku. Sudah saya perintahkan untuk kita longgarkan," ujarnya dilansir YouTube Harian Kompas, Selasa (8/4/2025).

Kebijakan ini juga merupakan salah satu hal yang dipersoalkan oleh Amerika Serikat (AS), dalam penentuan tarif timbal balik impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

Terbaru, kewajiban tersebut juga berlaku bagi kendaraan bermotor berbasis baterai beroda dua/atau tiga, dan KBL beroda empat secara bertahap pada periode 2019 sampai 2030 dengan TKDN maksimum 80 persen.

Post Related

Post Related