Investasi Baterai LG Batal, Prabowo Percaya ada Penggantinya

Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi batalnya investasi pengembangan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) oleh konsorsium Korea Selatan yang dipimpin oleh LG Energy Solution di Indonesia.

Tanggapan tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan tertutup bersama Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/4/2025) sore.

Para pengunjung mendatangi booth LG Energy Solution saat pameran InterBattery 2021 di COEX, Seoul, Korea Selatan, 11 Juni 2021. Pada Selasa (22/4/2025), konsorsium yang dipimpin LG mengumumkan pembatalan investasi rantai pasokan baterai kendaraan listrik di Indonesia senilai Rp 129,8 triliun.

Hanya saja, dalam kesempatan tersebut, dirinya belum mau menjawab secara perinci produsen penggantinya dan bagaimana nasib keberlanjutan pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia pasca-batalnya konsorsium itu.

Sebelumnya diberitakan Yonhap, konsorsium yang dipimpin LG menarik diri dari proyek raksasa rantai pasok baterai kendaraan listrik di dalam negeri senilai 11 triliun won atau sekitar Rp 130 triliun.

Konsorsium tersebut meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan mitra lainnya, termasuk BUMN, untuk membangun rantai pasok menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, produksi prekursor dan katoda, sampai pembuatan sel baterai guna mendukung ekosistem EV.

"Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut. Namun, kami akan melanjutkan bisnis kami yang ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group," kata salah satu sumber dari LG.

Menanggapi kabar itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat batalnya komitmen investasi LG di ekosistem baterai harus jadi bahan evaluasi kebijakan industri di Indonesia.

"Pertama, ada inkonsistensi insentif fiskal antara perusahaan mobil listrik yang diberikan PPN DTP dan mobil hybrid yang diberi PPnBM DTP. Ini jadi bingung, sebenarnya Indonesia mau bangun ekosistem mobil listrik EV atau hybrid?," katanya kepada Kompas.com, Senin (21/4/2025).

"Kedua, rencana pemerintah melonggarkan TKDN di tengah negosiasi tarif dengan AS membuat produsen baterai kecewa. Buat apa mereka bangun pabrik dengan investasi besar, kalau syarat TKDN-nya mau diganti?" lanjut dia.

Faktor ketiga, menurut Bhima, adalah bahan baku baterai yang tidak lagi bergantung pada nikel karena pengembangan teknologi seperti LFP dan Sodium. "Jika alternatif bahan baku baterai makin banyak tersedia, maka produsen secara rasional akan mempertimbangkan membangun ekosistem baterai di Indonesia," tutupnya.