Naikkan Gaji Hakim 280 Persen, Prabowo Siap Potong Anggaran TNI-Polri

Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memperbaiki sistem peradilan Indonesia dengan menaikkan gaji para hakim secara signifikan.

Dalam pidatonya di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025), Prabowo menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin integritas dan kesejahteraan para hakim.

"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi," ujar Prabowo, menunjukkan keseriusannya.

Mengapa Kenaikan Gaji Hakim Dinilai Penting?

Prabowo menyebut bahwa Indonesia membutuhkan hakim yang tidak bisa digoyahkan atau dibeli.

Menurutnya, percuma memiliki aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara yang hebat, jika sistem peradilan tidak bisa memastikan keadilan ditegakkan.

"Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri," katanya.

Langkah kenaikan gaji ini juga, menurut Prabowo, bukan bentuk memanjakan aparat kehakiman, melainkan bagian dari strategi pemberantasan korupsi dan pembenahan sistem hukum.

"Daripada uang negara dicuri, lebih baik kita naikkan gaji hakim agar mereka tidak bisa disuap," katanya menegaskan.

Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan gaji dilakukan secara bertahap sesuai golongan hakim.

Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan diberikan kepada hakim dengan golongan paling rendah atau junior.

"Di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah," kata Prabowo.

Presiden juga menyebutkan bahwa semua hakim akan mengalami kenaikan gaji secara signifikan, meski belum merinci besaran untuk tiap golongan.

Apakah Ada Risiko Ketimpangan antar Penegak Hukum?

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari DPR RI. Namun, muncul pula kekhawatiran tentang potensi ketimpangan kesejahteraan di antara penegak hukum.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai, pemerintah juga perlu memikirkan kesejahteraan jaksa dan polisi yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan.

"Jangan hanya hakim, tapi yang paling penting adalah polisi dan jaksa juga. Karena mereka bagian dari caturwangsa," ujar Rudianto.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim memang perlu diapresiasi sebagai angin segar. Namun, demi menjaga rasa keadilan antar penegak hukum, pemerintah diminta tidak mengabaikan lembaga lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

"Kalau ada ketimpangan, justru bisa memunculkan rasa ketidakadilan antara penegak hukum," ucapnya.

Apakah Anggaran Negara Siap Menanggung Beban Ini?

Prabowo menyadari bahwa kenaikan gaji hakim ini memerlukan penyesuaian anggaran negara. Ia bahkan menyatakan siap mengalihkan sebagian anggaran dari sektor lain, termasuk TNI dan Polri, untuk mendanai kebijakan ini.

Pesan khusus juga ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencarikan sumber dana guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Hal ini memperlihatkan prioritas tinggi yang diberikan pemerintah terhadap reformasi di bidang peradilan.

Kenaikan gaji hakim ini menjadi bagian awal dari komitmen Prabowo untuk memperbaiki sistem hukum nasional.

Ia berharap dengan langkah ini, para hakim tidak lagi tergoda suap dan keputusan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan.

"Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita. Agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Prabowo Siap Kurangi Anggaran TNI-Polri demi Naikkan Gaji Hakim".