Buntut Viral Memo Titip Siswa di SPMB 2025, Waka DPRD Banten Dicopot, PKS Minta Maaf
Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, resmi dicopot dari jabatannya oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buntut viralnya memo titip siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Cilegon.
Pencopotan dilakukan setelah beredarnya foto selembar memo bertulisan tangan yang memuat permintaan agar seorang calon siswa diterima di salah satu SMA negeri.
Memo itu dibubuhi tanda tangan Budi dan cap DPRD Banten, serta dilengkapi kartu nama bergambar wajah Budi lengkap dengan lambang partai PKS.
PKS Copot Jabatan, Tunjuk Pengganti
Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi, menyampaikan bahwa PKS telah mengambil langkah tegas dengan mengganti posisi Budi sebagai Wakil Ketua DPRD Banten.
Posisinya kini diisi oleh Imron Rosadi, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PKS.
"Memutuskan untuk me-rolling jabatan pimpinan DPRD yang semula Pak Budi Prajogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD," kata Gembong dalam konferensi pers di Serang, Selasa (1/7/2025).
Gembong menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah Budi mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta partai.
"Beliau sudah juga menyatakan permohonan maaf dan siap untuk menerima apapun konsekuensinya dari apa yang sudah dilakukan," ujar Gembong.
PKS Minta Maaf, Jadikan Kasus sebagai Pelajaran
Atas peristiwa ini, PKS turut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Banten.
Gembong berharap, kejadian ini menjadi pembelajaran penting untuk mencegah praktik titip-menitip calon siswa di masa mendatang.
"Cukuplah kasus Pak Budi jadi pelajaran untuk kita sendiri. Mudah-mudahan agar tidak terulang pada masyarakat kita," ucapnya.
Respons Budi Prajogo: Siap Tanggung Konsekuensi
Ditemui di Kantor DPW PKS Banten, Kota Serang, Budi Prajogo menyatakan menerima keputusan partai dengan lapang dada.
Ia menegaskan komitmennya untuk tetap taat dan patuh pada arahan pimpinan PKS.
"Prinsipnya kami selaku kader partai, patuh dan taat pada arahan dan perintah dari pimpinan fraksi, pimpinan DPW, apapun yang diperintahkan kita siap taat," ujar Budi.
Terkait memo yang ditandatanganinya, Budi menyebut bahwa niat awalnya hanya ingin membantu warga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan di sekolah negeri.
"Niatnya membantu masyarakat yang ingin sekolah di sekolah pemerintahan kita ya," tambah dia.
Siswa Titipan Tetap Tak Lolos SPMB
Meskipun memo tersebut viral, calon siswa yang dimaksud tetap tidak lolos dalam seleksi SPMB 2025.
Hal ini mempertegas bahwa surat titipan tidak berpengaruh terhadap sistem seleksi yang berlaku.
Kasus ini mengundang sorotan luas karena mencerminkan masih adanya praktik intervensi dalam seleksi siswa baru.
Padahal, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten digagas untuk mendukung pemerataan pendidikan, termasuk program sekolah gratis yang menjadi unggulan pemerintah daerah.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan "Dicopot PKS Buntut Memo Titip Siswa SPMB, Wakil Ketua DPRD Banten Legawa".
