Beda Fungsi BUMDes dan Kopdes Merah Putih, Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Persaingan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes atau KDMP) memiliki fungsi yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

"BUMDes dengan KDMP mungkin saya bisa sebut areanya berbeda. Misalnya BUMDes itu akan mengurus infrastruktur dan pariwisata. BUMDes tidak akan bisa masuk ke bisnis gerai, sembako, dan tidak mengurusi simpan pinjam," ujar Tatang.

Apa Perbedaan Peran BUMDes dan KDMP?

Menurut Tatang, KDMP difokuskan untuk mengelola sektor ritel, distribusi sembako, dan layanan keuangan seperti simpan pinjam yang berbasis desa.

Sementara BUMDes lebih diarahkan pada pembangunan fisik desa seperti jalan, jembatan, dan pengembangan pariwisata lokal.

"Operasi KDMP tidak akan masuk ke pembangunan jalan, jembatan, atau peningkatan pariwisata daerah. Mereka akan terpisah. Tidak ada tumpang tindih antara BUMDes dan KDMP," tambahnya.

Tatang mengakui bahwa di masa awal peluncuran KDMP, sempat muncul persepsi tumpang tindih fungsi dengan BUMDes.

Namun saat ini, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan telah mencapai kesepahaman mengenai batas tugas kedua lembaga.

"Untuk tumpang tindihnya, sekarang sudah tidak ada. Waktu awal memang banyak yang mempertanyakan kenapa bikin KDMP kalau sudah ada BUMDes. Tapi ternyata fungsinya beda, dan ini sudah dipahami oleh semua kementerian teknis," tegasnya.

Budi daya komoditas air tawar juga dilirik warga Desa Pacellekang untuk mengerek perekonomian rumah tangga. Salah satunya adalah lobster air tawar yang menjadi komoditas unggulan. Budi daya lobster air tawar sendiri dilakukan oleh BUMDes Bumi Paccellekeng Sejahtera.

Bagaimana Struktur dan Sumber Dana KDMP?

KDMP atau Kopdes Merah Putih sebagian besar merupakan koperasi baru yang dibentuk di desa-desa.

Hal ini karena ada ketentuan bahwa anggota KDMP harus berasal dari desa yang sama, sehingga koperasi yang sudah ada sebelumnya tidak langsung diadaptasi.

"Rata-rata tidak menggunakan koperasi yang existing karena harus berasal dari satu desa yang sama," ujar Tatang.

Dari sisi pendanaan, KDMP mendapatkan suntikan modal dari perbankan nasional yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan bunga rendah agar koperasi ini bisa menjalankan fungsinya secara berkelanjutan.

Apakah BUMDes dan KDMP Akan Diintegrasikan?

Tatang menjelaskan bahwa meski secara fungsional berbeda, pemerintah masih membuka kemungkinan adanya integrasi dalam konteks sinergi program. Namun, ia menekankan bahwa pembagian peran tetap menjadi dasar agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Harapan besarnya memang integrasi, ada yang bisa dilakukan oleh BUMDes, ada yang bisa dilakukan oleh KDMP. Itu masih kita cari formulanya. Tapi secara fungsi saat ini sudah tidak saling tumpang tindih," jelas Tatang.

Dengan pembagian peran yang semakin tegas, diharapkan BUMDes dan KDMP bisa saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi desa.

BUMDes fokus pada pengembangan fisik dan infrastruktur, sementara KDMP memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi langsung dan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".