Pramono Anung akan ‘Buru’ Warga Jakarta yang Enggak Bayar Pajak Kendaraan!
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor di provinsinya, kemudian menagih ‘utang’ mereka kepada pemerintah provinsi (pemprov).
Pramono, seperti dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, punya misi meningkatkan kepatuhan para wajib pajak di Jakarta terutama yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Para penunggak PKB bakal ia cari dan tagih dengan cara-cara baru. Dengan begitu, pendapatan daerah yang berasal dari sektor ini bisa meningkat.
“Nanti, dalam jangka pendek, orang yang tidak bayar pajak di Jakarta akan kesulitan. Kenapa? Begitu dia mengisi bensin ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak,” kata Pramono mengungkapkan salah satu cara baru tersebut ketika berbicara di Hotel Balairung, Jakarta pada akhir April 2025.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, berencana pula membuat sistem terintegrasi yang bisa langsung mendeteksi kendaraan para penunggak pajak saat mengakses berbagai fasilitas publik. Misalnya saja ketika kendaraan itu masuk ke area parkir.
“Ketika dia parkir di Jakarta, akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak,” tandas politikus dari Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) ini.
Pramono yang baru terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 sedang menimang-nimang pula pengintegrasian sistem pembayaran tol dengan data pajak kendaraan. Dengan demikian, status pajak tahunan maupun lima tahunan dari setiap mobil yang masuk ke jalan tol nantinya bisa langsung terbaca.
“Saya lagi berpikir apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol, dia bayar, lalu barcode-nya terbaca dan mobilnya terbaca. Jadi ketahuan mobilnya belum bayar pajak,” tukasnya.
Pramono mengaku sudah mengamati bahwa rata-rata warga Jakarta menunggak pajak untuk kendaraan kedua atau lebih. Oleh karena itu, dia ingin memperbaiki kepatuhan para penduduk di Jakarta dalam hal membayar PKB.
‘Perburuan’ serta penagihan PKB, nilai Pramono, dapat pula menekan jumlah mobil yang menghindari aturan ganjil-genap. Menurutnya, kalau Pemprov DKI Jakarta menggelar pemutihan pajak seperti yang dilakukan daerah-daerah lain, hal itu justru akan semakin menambah tingkat kemacetan di Ibu Kota.
"Itulah yang saya upayakan untuk memperbaiki, karena bagi saya pribadi pajak itu adalah kepatuhan," kata dia. [Xan]
