Perekrutan PPSU di Jakarta Dicederai Pungli, Sosiolog Prihatin

POLA perekrutan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PSSU) di Jakarta yang disusupi aksi pungutan liar (pungli) mengundang keprihatinan. Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina menilai persoalan tersebut mencerminkan kegagalan implementasi sistem merit di berbagai lembaga negara. "Saya amat prihatin dengan fenomena ini karena dari beberapa kajian angka pengangguran di negara kita cenderung naik," ucap Nia kepada wartawan, Rabu (16/7). Ia berpandangan akar permasalahan terletak pada elite politik yang belum secara serius menerapkan merit system dan prinsip the right man in the place. Hal itu kemudian berdampak luas pada lemahnya tata kelola kelembagaan di hampir seluruh sektor pemerintahan. "Termasuk sistem perekrutan pegawai, tak terkecuali kasus PSSU ini," ucapnya. Ia juga menyoroti kuatnya budaya patron-klien yang masih melekat dalam struktur sosial-politik Indonesia. Dalam sistem ini, pemimpin menjadi pusat imitasi, dan setiap tindakan elite dengan cepat ditiru bawahan hingga masyarakat luas. "Jadi apa yang dilakukan pemimpin atau Presiden akan segera ditiru masyarakat luas, termasuk bawahannya," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Ali Hakim Lubis mengaku mendapat keluhan warga soal adanya aksi pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Informasi itu ia ketahui dari aduan masyarakat saat dirinya melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. "Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," kata Ali Lubis di dalam rapur di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

Menurut dia, aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan memeras masyarakat miskin, yang sedang mencari kerja. "Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ucapnya.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menuntaskan masalah pungli lowongan kerja PPSU ini dan harus turun kelapangan menyelidiki pelaku-pelaku pungli ini.

"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran pemprov, melalui inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tutupnya.(Asp)