PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Josephine Simanjuntak menyoroti penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam postur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Josephine mengatakan ada penambahan BTT sebesar Rp 2,89 triliun dalam APBD TA 2025 yang tidak didasari adanya kebutuhan nyata dari masyarakat. Terlebih dengan nihilnya penyerapan anggaran tersebut di APBD TA 2023 sebelumnya. "Fraksi PSI menyayangkan meningkatnya alokasi Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD 2025 menjadi Rp2,89 triliun, (atau) naik dari penetapan awal sebesar Rp 2,04 triliun," ujarnya membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi PSI dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7). "Kenaikan ini tidak diiringi dengan (adanya) kejelasan kebutuhan riil, sedangkan serapan BTT sejak tahun anggaran 2023 tercatat nihil," sambungnya.

Josephine berpendapat Pemprov DKI bisa menggunakan dana yang dialokasikan untuk penambahan BTT itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain warga, di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut yakni pendidikan dan penanganan banjir.

"Di tengah masih banyaknya tantangan yang dihadapi warga Jakarta, alokasi sebesar ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program-program prioritas yang dampaknya langsung (bisa) dirasakan masyarakat," katanya.

Ia mendorong agar sebagian besar anggaran BTT direalokasi untuk memperkuat layanan publik, mulai dari peningkatan kualitas dan akses pendidikan, penanganan banjir yang berkelanjutan, hingga pembangunan rumah susun yang layak huni.

Tidak lupa, ia juga menyorot perlunya Pemprov DKI menganggarkan dana untuk membangun sistem keamanan di ruang-ruang publik Ibu Kota. Salah satunya, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai janji kampanyenya untuk menambah closed circuit television (CCTV) di berbagai titik.

"Sistem keamanan di ruang publik juga harus menjadi perhatian, seperti program CCTV yang merupakan janji Pak Gubernur, mengingat minimnya pengawasan di banyak titik rawan kejahatan," ucapnya.

"Program-program ini jauh lebih mendesak ketimbang mempertahankan pos BTT yang besar, namun tidak terserap secara optimal," terusnya.

Di masa depan, Josephine berharap agar dana yang dialokasikan untuk menambah BTT di postur APBD TA 2025 dapat direalokasi agar anggaran DKI Jakarta bisa efisien dan tepat guna dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan warganya.(Asp)