Aniaya Prada Lucky hingga Tewas, 20 Prajurit TNI AD Tidak Cukup Hanya Dipecat

Kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki babak baru.

Sebanyak 20 prajurit TNI AD ditetapkan sebagai tersangka. Namun, desakan agar mereka tidak cukup hanya dipecat datang langsung dari Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD.

Menurut Dudung, pemecatan bukan akhir dari proses hukum. Para tersangka tetap harus dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya.

“Sanksinya sudah pasti tegas itu. Pastinya yang terlibat langsung dipecat itu. Tetapi, tetap menjalani hukuman, enggak bisa dipecat begitu saja, terus bebas,” ujar Dudung di Istana Negara, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Perketat Pengawasan Prajurit Baru

Dudung juga menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap prajurit baru, khususnya saat menjalani orientasi.

Menurutnya, pimpinan satuan, mulai dari danru, danton, hingga danki, harus turun langsung mengawasi setiap program pembinaan.

“Ya pengetatan terutama dalam pengawasan, baik danru, danton, danki, ini terjun ke lapangan setiap ada program, kegiatan prajurit-prajurit yang baru masuk, orientasi itu harus dilaksanakan dengan ketat,” tegasnya.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto (tengah) saat bersama orang tua Prada Lucky di rumah duka, Senin (11/8).

Kronologi Kematian Prada Lucky

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, kematian Prada Lucky bermula dari kegiatan pembinaan prajurit.

Ia mengungkapkan, sejumlah personel memang pernah mendapat pembinaan serupa, namun nasib nahas justru menimpa Prada Lucky.

“Motif, saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit,” kata Wahyu di Mabes AD, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Wahyu menambahkan, kini penyidik tengah mendalami peran masing-masing tersangka. Tidak semua prajurit dikenakan pasal yang sama, sebab keterlibatan mereka berbeda-beda.

“Tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi, bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada masalah ini,” ujarnya.

Pasal yang Bisa Menjerat 20 Prajurit TNI Penganiaya Prada Lucky

Kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Lucky tidak hanya masuk ranah disiplin militer, tetapi juga pidana umum.

Sesuai aturan, prajurit TNI tetap tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Peradilan Militer (UU Nomor 31 Tahun 1997).

Beberapa pasal pidana yang berpotensi dikenakan, antara lain:

• Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan: jika mengakibatkan mati, ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.
• Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana: jika menimbulkan kematian, ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.
• Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan: pidana penjara paling lama 15 tahun.
• Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (jika terbukti ada niat dan perencanaan): ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara.

Selain itu, pasal 55–56 KUHP tentang turut serta bisa menjerat mereka yang terbukti ikut serta dalam tindak pidana.

Karena para tersangka penganiaya Prada Lucky berstatus anggota aktif, sidang akan digelar di Pengadilan Militer, tetapi tindak pidananya tetap mengacu pada KUHP.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!