Bupati Pati Sudewo Bantah Terima Suap Rp3 M, Tetap Bertahan Meski Didemo Warga
Bupati Pati, Sudewo, memilih untuk tetap bertahan meski menghadapi derasnya desakan mundur dari masyarakat serta bayang-bayang kasus korupsi yang menyeret namanya.
Seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/8/2025), Sudewo menegaskan komitmennya untuk tetap memimpin.
“Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya,” ujar Sudewo.
Ia juga menyampaikan harapan agar masyarakat Pati tetap bersatu.
“Saya mendukung masyarakat untuk tetap solid,” katanya.
Bupati Sudewo Disebut dalam Kasus DJKA
Nama Sudewo ikut disorot dalam kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Ia mengaku sudah mengetahui adanya surat yang dikirim masyarakat Pati ke KPK terkait status hukumnya. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh.
“Ya semoga baik-baik saja,” ucapnya singkat.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 6,5 jam, Sudewo membantah tuduhan bahwa dirinya menerima aliran dana Rp 3 miliar dari kasus suap DJKA.
Menurutnya, uang yang telah disita KPK tersebut merupakan pendapatan resminya saat masih menjabat anggota DPR RI periode 2019–2024.
Aksi unjuk rasa yang menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya di Alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025), berubah menjadi lautan amarah yang mencekam.
“Bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua perinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” jelasnya.
Sudewo juga menyebut hal yang sama telah ia sampaikan dalam pemeriksaan dua tahun lalu.
“Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu,” tambahnya.
Respons KPK soal Dugaan Bupati Pati Sudewo Terima Suap
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan Sudewo bertujuan mendalami proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah serta aliran dana yang diduga terjadi dalam kasus tersebut.
“Termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini,” ujar Budi.
KPK sendiri baru menerima lebih dari 350 surat dari warga Pati yang menyoroti dugaan keterlibatan Sudewo.
Pihaknya memastikan seluruh surat tersebut akan dibuka dan ditindaklanjuti.
“Tentu isi dari surat tersebut nanti juga bisa menjadi bahan pengayaan bagi KPK terkait dengan penanganan perkara ini ataupun upaya-upaya pemberantasan korupsi pada bidang lainnya,” tambah Budi.
Kasus Korupsi DJKA yang Menyeret Nama Sudewo
Kasus korupsi DJKA sebelumnya menyeret 10 tersangka yang diumumkan pada 13 April 2023. Mereka terdiri dari pejabat DJKA dan pihak swasta.
KPK menduga proses administrasi dan pemenang tender proyek telah direkayasa, sementara sejumlah pejabat menerima suap antara 5 hingga 10 persen dari nilai proyek.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
