Ribuan Surat dari Warga Pati untuk KPK, Desakan Kolektif agar Bupati Sudewo Jadi Tersangka

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi damai di depan gerbang Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Senin (25/8/2025) pagi.

Aksi tersebut berupa pengumpulan surat dari masyarakat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak agar Bupati Pati, Sudewo, segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Rencananya ribuan surat yang terkumpul ini akan dikirim ke KPK melalui Kantor Pos Pati,” ungkap Koordinator Lapangan AMPB, Supriyono alias Botok, saat ditemui di lokasi aksi.

Aksi Damai, Bukan Demonstrasi

Supriyono menegaskan, aksi ini bukan demonstrasi lanjutan, melainkan gerakan damai warga Pati untuk mendukung langkah KPK menindaklanjuti dugaan keterlibatan Sudewo dalam skandal suap proyek perkeretaapian.

“Sekali lagi ini bukan demo, tapi aksi damai pengiriman surat ke KPK. Dimohon untuk tertib dan tidak anarkis,” seru orator dari atas truk towing yang dilengkapi sound system.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 09.30 WIB, arus lalu lintas di sekitar Alun-alun Pati dan jalan protokol tetap lancar. Aktivitas ekonomi masyarakat juga tidak terganggu.

Ribuan Surat dari Warga

Di posko AMPB yang didirikan sejak 19 Agustus 2025, warga berbondong-bondong mengisi formulir, mencantumkan identitas, dan menandatangani surat tuntutan.

Surat tersebut berisi desakan agar KPK segera memeriksa, menetapkan tersangka, dan menahan Bupati Sudewo.

“Dengan ini saya mendesak dan meminta Ketua KPK RI untuk segera memeriksa dan menetapkan sebagai tersangka dan menahan Bupati Pati Sudewo yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur Kereta Api di DJKA Kemenhub Tahun Anggaran 2022-2024,” demikian bunyi salah satu isi surat warga.

Salah seorang warga, Moh Amin (71), berharap Sudewo segera ditahan bila terbukti bersalah.

“Kami berharap penuh, Bupati Pati Sudewo ditahan,” ujarnya singkat sebelum meninggalkan lokasi.

Donasi Rp 148 Juta untuk Aksi ke Jakarta

Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu saat mengirimkan surat ke KPK di Kantor Pos Pati, Senin (25/8/2025)

Selain mengumpulkan surat, AMPB juga menggalang donasi untuk mendukung aksi ke Gedung KPK di Jakarta. Dari hasil pengumpulan sejak 19 hingga 24 Agustus 2025, terkumpul dana sebesar Rp 148.625.999.

Dana tersebut dicatat secara terbuka di papan tulis Posko AMPB di sisi utara Alun-alun Simpang Lima Pati, dengan nomor rekening atas nama Teguh Istiyanto, selaku Koordinator Lapangan penggalangan donasi.

“Mohon diingat kami tidak meminta. Kalau meminta, kami yang datang. Tetapi kami cuma memohon bantuan, kami sediakan tempat bagi orang yang mau membantu karena kesadaran diri. Makanya kami menolak mendatangi rumah-rumah, karena ingin membuktikan bahwa dukungan ini murni dari warga,” jelas Teguh.

Teguh menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat setiap hari dan diumumkan secara transparan.

AMPB berencana melanjutkan aksi ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada 2–3 September 2025. Massa akan berangkat pada 1 September melalui jalur darat, setelah rencana awal keberangkatan pada 31 Agustus diundur.

“Awalnya kami rencana berangkat tanggal 31 Agustus. Tapi setelah dihitung, jadinya 1 September 2025. Tanggal 2 aksi di KPK, tanggal 3 sowan ke Presiden Prabowo,” jelas Teguh.

Seluruh biaya aksi ke Jakarta akan menggunakan dana hasil donasi warga.

Warga Berjalan Kaki ke Kantor Pos

Sekitar pukul 11.00 WIB, ratusan warga berjalan kaki sejauh hampir satu kilometer dari Alun-alun Pati menuju Kantor Pos Pati. Aksi itu diiringi lagu-lagu Iwan Fals seperti “Wakil Rakyat” dan “Bongkar”, serta orasi dari atas truk towing.

“Kami tidak mau dipimpin koruptor!” teriak salah satu orator.

Sejumlah warga juga meluapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

“Bupati arogan, sombong, dan seenaknya sendiri. Kami tak mau dipimpin Sudewo,” tegas Setyono (43), warga Kecamatan Juwana.

Di Kantor Pos Pati, warga mengantre di loket pelayanan untuk mengirimkan surat desakan ke KPK. Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto, menyebut pihaknya telah menyiapkan 11 loket pelayanan hingga pukul 20.00 WIB.

“Satu surat kita selesaikan satu menit dengan biaya Rp 14.000 untuk kilat khusus. Hari ini kami kirim dan estimasi sampai ke Jakarta 2–3 hari,” ujar Yudi.

Aksi damai warga Pati ini berlangsung kondusif dengan pengawalan personel Polri dan TNI. Setelah seluruh surat terkirim, massa membubarkan diri dengan tertib.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan "Jalan Kaki Kirim Surat Untuk KPK, Warga Pati: Kami Tak Mau Dipimpin Koruptor!" 

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!