Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
DPRD DKI Jakarta bakal menindaklanjuti tuntutan massa aksi demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI), yang menginginkan agar tunjangan perumahan dewan parlemen Kebon Sirih dikurangi.
Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi besaran tunjangan rumah legislatif DKI. Kata Ima, DPRD akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
"Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya. Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD (pendapatan asli daerah) yang ada," ucap Ima di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
Ima mengklaim, gaji dan tunjangan yang didapat anggota DPRD DKI Jakarta akan tertunaikan dengan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat Jakarta terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
"Gaji dan tunjangan kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya. Jadi, masyarakat bisa bebas melihat dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," ucapnya.
Hari ini Sekelompok massa atas nama Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Setelah gedung DPR RI didemo akibat kenaikan tunjangan perumahan anggota parlemen Senayan, kini massa aksi juga menyoroti tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta.
Aksi berlangsung selama sekitar satu jam ini langsung menarik perhatian jajaran Anggota DPRD DKI Jakarta. Sejumlah perwakilan peserta aksi diajak masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta untuk beraudiensi.
Dalam audiensinya, perwakilan aliansi, Muhammad Ihsan mengungkap pihaknya menyoroti tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap terlalu besar dan tak setimpal dengan kesulitan ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat.
"Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap isu yang sekarang lagi marak, yang kemarin disampaikan oleh kawan-kawan, yaitu tujangan perumahan. Itu perlu dikaji ulang menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar," ujar Ihsan di gedung DPRD DKI Jakarta.
Saat ini, tunjangan perumahan yang diterima oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 78,8 juta per bulan, lalu anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 70,4 juta tiap bulannya. Ihsan menuntut agar besaran tunjangan perumahan ini dikurangi.
"Melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding terbalik dengan para wakil-wakil rakyat saat ini, kalau bisa, mungkin bukan dihapus, tapi dikurangi," pungkasnya. (Asp)
