Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
DPRD DKI Jakarta memastikan akan bersikap terbuka mengenai rincian gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggota dewan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyampaikan hal ini setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (4/9).
“Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” kata Ima, Kamis (4/9).
Ima menjelaskan bahwa dana yang diterima melalui gaji dan tunjangan sebagian besar dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk advokasi dan penampungan aspirasi.
Ia menambahkan bahwa sejak awal periode menjabat, ia sudah mempublikasikan laporan keuangan, termasuk rincian gaji dan tunjangan, agar masyarakat dapat memantau secara bebas dan DPRD bisa mempertanggungjawabkannya.
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.
Tuntutan lain terkait evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan disampaikan kepada Gubernur, karena hal tersebut merupakan wewenang eksekutif. Ima berharap agar BUMD diaudit secara berkala.
Tiga poin utama tuntutan AMPSI dalam aksi tersebut adalah:
- Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dianggap lebih tinggi dari DPR RI
- Menuntut penurunan dan penghapusan tunjangan yang dinilai berlebihan dan tidak berpihak pada rakyat
- Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, terutama Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.
