DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

MASSA dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (Ampsi) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9) siang. Mereka menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah. Tak lama berdemo, perwakilan dari Ampsi diterima untuk audiensi oleh empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan anggota lainnya di ruang pertemuan lantai dasar Gedung DPRD DKI Jakarta. Keempat Wakil Ketua DPRD DKI yang menemui perwakilan pendemo yakni Ima Mahdia, Basri Baco, Wibi Andrino, dan Rani Mauliani. Saat mewakili lembaga DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa tersebut. "Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini ialah wakil rakyat, dipilih rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat," kata Baco.

Politikus Golkar ini mengaku DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi hari ini. Para pemimpin dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat, bahwa mereka harus hidup merakyat.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta. Karena itulah, lanjut dia, pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi. "Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Baco.

Sementara itu, terkait dengan keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain bertugas mencari profit, ungkap dia, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif. "Kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi secara menyeluruh semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, dalam penganggaran keuangan dan lain-lain," jelasnya.

Baco juga menyoroti aspirasi massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya. Ia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Jadi kan yang digarisbawahi teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke, enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol," ungkapnya.(Asp)