Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno Ungkap Kemacetan Jakarta dan Sekitarnya Sebabkan Kerugian Rp 100 Triliun Tiap Tahun

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan kerugian akibat kemacetan Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 100 triliun per tahun. Angka tersebut setara dengan 4 persen produk domestik bruto (PDB) Jabodetabek atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama. "Studi Bapenas dan JUTPI II pada 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun," kata Rano di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8). Lebih lanjut, kata Rano, berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta menempati peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia. Permasalahan ini tidak terlepas dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan penambahan ruas jalan. Data Ditlantas Polda Metro Jaya juga mencatat rata-rata pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 2,70 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan ruas jalan hanya sekitar 0,01 persen per tahun. "Akibatnya, volume kendaraan semakin menekan kapasitas jalan yang tersedia," ucapnya.

Di sisi lain, pemanfaatan transportasi publik di Jakarta masih rendah. Dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru sekitar 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum. "Hal ini menunjukkan pentingnya mendorong peralihan moda ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang," ucap Rano.

Selain itu, tambahnya, kemacetan juga berdampak besar terhadap kualitas hidup. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar. "Transportasi merupakan kunci konektivitas sebuah kota. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga memengaruhi perekonomian, wisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan Pemprov DKI saat ini mengembangkan intelligent traffic control system (ITCS) berbasis artificial intelligence (AI) yang sudah diterapkan di 65 dari 321 persimpangan. Sistem ini mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi.

Selain itu, tambah Rano, Pemprov DKI juga berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui Mandala Quick Response, yang memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real time berbasis geographic information system (GIS) yang terintegrasi dengan CCTV milik pemprov. Di masa depan, sistem ini akan terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(Asp)