Sepakat Hentikan Tunjangan Rumah DPR, PDIP Singgung Empati Politik
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Said Abdullah sepakat agar tunjangan anggota dewan dihentikan, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta yang sebelumnya menjadi kontroversial di masyarakat.
"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Said dalam keterangannya, Minggu, 31 Agustus 2025.
Said menjelaskan bahwa setiap anggota DPR harus memiliki sikap empati dan simpati. Ia menilai tunjangan anggota DPR yang menjadi perbincangan masyarakat juga berkaitan dengan nilai etik, empati dan simpati.
Said Abdullah Kader PDIP di HUT Gerindra (Doc: Natania Longdong)
"Dengan demikian ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR, tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator," kata dia.
Said mengakui perekonomian di Indonesia kini mengalami kesulitan. Ia pun mencontohkan banyak rakyat Indonesia yang harus mencari makan dijalanan. Namun, anggota DPR mendapat tunjangan yang dinilai berlebihan.
"Disaat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib dijalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," katanya.
Said menegaskan setiap anggota DPR harus memiliki sisi empati terhadap rakyat. Untuk itu, ia meminta agar seluruh anggota DPR bisa memiliki kepekaan terhadap aspirasi rakyat Indonesia.
"Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan ketiga nilai itu menjadi penting sebab menjadi jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekedar kesepakatan dan ketentuan legal formal," ujar Said.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah
"Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota anggota fraksi kami untuk memiliki sense of krisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, sebab DPR adalah etalase, dimana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpang dan tidak patut," pungkasnya.
