Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong agar seluruh pihak bisa duduk bersama dalam mencari solusi soal 17+8 tuntutan rakyat yang mencuat di media sosial.

AHY menilai, ada sejumlah pembahasan yang dinilai penting untuk didiskusikan oleh seluruh pihak.

“Saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin. Ada sejumlah isu yang dianggap urgent tentunya saya menyikapinya dengan terbuka,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 September 2025.

AHY menjelaskan dialog yang dibuka DPR RI maupun pemerintah patut diapresiasi. Sebab, langkah tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran mereka.

“Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah,” tutur dia.

Di samping itu, dia menjelaskan aspirasi muncul dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi, hukum hingga keadilan. Karena itu, ia berharap agar seluruh pihak bisa berdiskusi dalam mencari jalan terbaik menghadapi tuntutan masyarakat.

“Saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” jelas AHY.

Untuk diketahui, Koalisi Sipil merumuskan 17+8 tuntutan merespons aksi unjuk rasa sepekan terakhir, melalui '17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati'.

Koalisi meminta 17 tuntutan segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya.

Berikut merupakan daftar tuntutannya:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR

4. Publikasikan transparansi anggaran

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat

8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo

11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif