Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi, mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) untuk segera menambah jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Langkah ini untuk memastikan kesempatan sama bagi lulusan SMA se-derajat, untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi.
“Jumlah pemohon KIP Kuliah ini terus meningkat, namun kuota yang diberikan pemerintah relatif tetap sehingga banyak adik-adik kita yang gagal melanjutkan ke perguruan tinggi karena alasan biaya,” ujar Kadafi, Rabu (3/9).
Dia mengungkapkan berdasarkan data dari Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek hingga Juni 2025 jumlah pemohon KIP Kuliah mencapai 921.000 orang. Namun kuota yang disediakan pemerintah tak lebih dari 200.000 slot.
"Ini artinya ada 700 ribu lebih pemohon yang gagal mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah. Fakta ini harus menjadi concern pemerintah agar angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita terus meningkat,” ujarnya.
Menurut Kadafi, KIP merupakan instrumen penting untuk menjamin hak seluruh anak bangsa memperoleh akses pendidikan tinggi tanpa diskriminasi. Namun, hingga kini jumlah penerima KIP tidak pernah ditambah, meski kebutuhan mahasiswa terus meningkat.
“KIP sejak awal dirancang agar semua anak bangsa bisa masuk perguruan tinggi tanpa terkendala biaya. Jika jumlahnya tidak ditambah, ini akan menimbulkan ketidakadilan, bahkan berpotensi melanggar prinsip konstitusi yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara,” tegasnya.
Ia menyampaikan, aspirasi penambahan KIP juga datang dari para rektor PTN maupun PTS. Menurutnya, tingginya jumlah mahasiswa yang membutuhkan membuat kampus-kampus, baik besar maupun kecil, mendesak pemerintah menambah kuota penerima.
Selain itu, Kadafi menekankan agar prosedur pengajuan KIP tidak dipersulit. Ia menyoroti banyak PTS di daerah yang kesulitan mengikuti mekanisme birokrasi dan persyaratan teknis yang rumit.
“Jangan sampai niat pemerintah membantu justru menjadi beban karena prosesnya berbelit. Banyak kampus di daerah akses internetnya terbatas, jangankan mengurus administrasi rumit, untuk komunikasi saja sulit. Proses ini harus disederhanakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kadafi mengingatkan pemerintah untuk serius melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi, bukan hanya menutup kampus bermasalah. Penutupan, katanya, justru merugikan mahasiswa karena harus pindah, menyesuaikan kurikulum, hingga kehilangan kesempatan belajar.
“Prioritas utama adalah menjamin akses pendidikan bagi anak-anak bangsa. Menambah penerima KIP dan mempermudah prosedurnya adalah kunci untuk mewujudkan keadilan pendidikan serta menyiapkan generasi emas Indonesia ke depan,” pungkasnya. (Pon)
