Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol kembali Ditahan, Disebut Bisa Hilangkan Bukti Kasus Deklarasi Darurat Militer

 Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol kembali Ditahan, Disebut Bisa Hilangkan Bukti Kasus Deklarasi Darurat Militer

di Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap mantan Presiden Yoon Suk-yeol, Kamis (10/7). Penahanan dilakukan atas upayanya yang gagal dalam mendeklarasikan darurat militer. Ini merupakan kali kedua Yoo-seol ditahan untuk kasus yang sama.

Seperti dilansir The Korea Times, hakim senior di Pengadilan Distrik Pusat Seoul Nam Se-jin mengeluarkan surat perintah penahanan atas permintaan penasihat khusus Cho Eun-suk. Ia menyebut ada kekhawatiran bahwa mantan presiden itu dapat menghancurkan barang bukti.

Tim Eun-suk mengajukan surat perintah penahanan atas lima dakwaan utama, termasuk dugaan pelanggaran Suk-yeol terhadap hak-hak anggota kabinet dengan hanya memanggil beberapa orang terpilih ke dalam pertemuan yang diadakan sesaat sebelum ia mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Suk-yeol dan tim kuasa hukumnya menghadiri sidang dan membantah semua dakwaan sebelum ia dibawa ke Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, yang terletak di selatan Seoul, untuk menunggu keputusan pengadilan.

Di antara dakwaan tersebut, mantan presiden dituduh membuat dokumen deklarasi darurat militer palsu setelah 3 Desember 2024 untuk menambahkan legitimasi atas tindakannya. Ia juga membuat surat itu ditandatangani perdana menteri saat itu, Han Duck-soo, serta menteri pertahanan saat itu, Kim Yong-hyun, sebelum akhirnya membuang dokumen tersebut.

Dakwaan lainnya mencakup perintahnya kepada juru bicara presiden untuk media asing agar menyebarkan pernyataan palsu yang menyangkal niatnya untuk menghancurkan tatanan konstitusi melalui upaya darurat militer tersebut, perintahnya kepada Dinas Keamanan Kepresidenan untuk menghalangi penangkapannya oleh penyelidik pada awal Januari, serta perintahnya untuk menghapus catatan panggilan dari telepon rahasia yang digunakan tiga komandan militer.

Suk-yeol ditangkap pertama kali terjadi pada Januari, saat ia masih menjabat presiden. Namun, pengadilan kemudian menerima permintaannya untuk membatalkan penahanan dan ia dibebaskan pada Maret.(dwi)