Nilai Vonis 4,5 Tahun untuk Tom Lembong Salah, Mahfud MD: Tak Ada Niat Jahat

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai putusan hukuman penjara 4,5 tahun yang dijatuhkan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula adalah keliru.

“Setelah saya mengikuti isi persidangan dan mendengar vonisnya, maka menurut saya vonis itu salah,” kata Mahfud kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2025).

Mahfud sebelumnya menilai penetapan Tom Lembong sebagai tersangka sudah sesuai dengan aturan hukum. Sebab, dalam perkara tindak pidana korupsi, seseorang bisa dijerat apabila memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

“Jadi, meskipun Tom Lembong tidak menerima dana tersebut, tapi jika memperkaya orang lain atau korporasi, maka bisa disangka korupsi jika ditambah unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara,” ujar Mahfud.

Namun, setelah mengikuti jalannya persidangan, Mahfud menyimpulkan bahwa hakim telah melakukan kesalahan dalam memutuskan hukuman pidana terhadap Tom Lembong.

Tidak Ada Mens Rea

Menurut Mahfud, tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) dalam perbuatan Tom Lembong selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015–2016.

“Untuk menghukum seseorang, selain actus reus (perbuatan pidana), masih harus ada mens rea atau niat jahat. Dalam konteks vonis Tom Lembong ini, ternyata tidak ditemukan mens rea,” ucap Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan perintah dari atasan dan bersifat administratif.

“Menurut saya, tidak ada unsur mens rea sehingga tidak bisa dipidanakan. Dalilnya geen straf zonder schuld, artinya 'tidak ada pemidanaan jika tidak ada kesalahan'. Unsur utama kesalahan itu adalah mens rea. Nah, di kasus Tom Lembong tidak ditemukan mens rea karena dia hanya melaksanakan tugas dari atas,” tuturnya.

Vonis Dinilai Lemah dan Tak Logis

Mahfud juga menyebut bahwa vonis majelis hakim memiliki banyak kelemahan, antara lain tidak menunjukkan hubungan logis yang jelas soal unsur actus reus yang dilakukan oleh Tom Lembong.

“Selain kelemahan dari sudut mens rea, vonis untuk Tom Lembong juga tidak menunjukkan rangkaian logis tentang actus reus yang bisa dibuktikan,” kata Mahfud.

Ia juga menyentil hakim yang disebut membuat perhitungan sendiri mengenai kerugian negara, alih-alih merujuk pada hitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Perhitungan kerugian negara yang resmi dibuat oleh BPKP dinilai tidak benar, sehingga majelis hakim membuat hitungan dengan matematikanya sendiri,” tambahnya.

Hakim Dinilai Tak Pahami Ide dan Norma

Mahfud juga mengkritik pernyataan hakim yang menyebut salah satu hal yang memberatkan Tom Lembong adalah karena kebijakan ekonominya dianggap kapitalistik.

“Hakim juga bercanda lucu bahwa salah satu yang memberatkan Tom Lembong adalah membuat kebijakan yang kapitalistik. Tampaknya hakim tak paham bedanya ide dan norma,” sindir Mahfud.

Ia pun mendorong Tom Lembong untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi agar vonis tersebut bisa dikoreksi.

“Tom Lembong harus berani meminta Pengadilan Tinggi untuk mengoreksi vonis hakim melalui banding,” ujar Mahfud.

Vonis 4,5 Tahun Penjara dan Denda

Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara korupsi impor gula kristal mentah (GKM).

Majelis hakim menilai kebijakan impor gula yang diambil Tom saat menjabat sebagai Mendag telah merugikan negara sebesar Rp 194,7 miliar.

“Didasari atas perbuatan secara melawan hukum telah pula mengakibatkan kerugian keuangan negara in casu kerugian keuangan PT PPI Persero karena uang sejumlah Rp 194.718.181.818,19 seharusnya adalah bagian keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT PPI Persero,” kata Hakim Anggota Alfis Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Hakim Nilai Kebijakan Tom Tak Berpihak pada Rakyat

Majelis hakim juga menyebut bahwa kebijakan Tom Lembong lebih condong kepada ekonomi kapitalistik ketimbang sistem ekonomi Pancasila.

“Terdakwa pada saat menjadi Menteri Perdagangan kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional lebih mengedepankan ekonomi kapitalis, dibandingkan sistem demokrasi ekonomi dan sistem Pancasila berdasarkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial,” ucap hakim saat membacakan hal-hal yang memberatkan.

Selain itu, Tom dianggap tidak menjalankan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam menjaga stabilitas harga gula kristal putih (GKP) yang terjangkau oleh masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul