Soal Dugaan Beras Oplosan Food Station, Pramono: Tidak Boleh Ditutup-tutupi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya tak akan menutup-nutupi soal dugaan beras oplosan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pramono mengaku, dirinya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait hal itu.
"Saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apa pun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi," kata Pramono di Jakarta, Rabu (23/7).
"Semua harus bertanggung jawab, karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting," sambungnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menekankan bahwa Food Station memiliki peran vital dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di ibu kota. Ia menyadari bahwa pengelolaan distribusi pangan memang dilakukan oleh badan usaha tersebut, tetapi dampaknya langsung terasa oleh warga Jakarta.
"FS Tjipinang itu salah satu yang menjaga harga. Saya berkepentingan dan bertanggung jawab untuk itu. Karena kalau harga melonjak, inflasi naik, ya warga Jakarta yang kena," urainya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan lembaga itu, Pramono enggan berspekulasi.
Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti jika ditemukan indikasi pelanggaran.
"Kalau terbukti ya itu nanti urusan aparat penegak hukum. Saya tidak mau ikut campur," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pengendalian harga dan stabilitas pasokan merupakan mandat langsung yang harus dikawal secara serius oleh semua pihak. (Asp)
