Soal Dugaan Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim: Mitigasi Krisis Pendidikan Saat Pandemi
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan bahwa pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek saat masa jabatannya merupakan bagian dari upaya mitigasi krisis pendidikan akibat pandemi Covid-19.
Ia juga menyatakan siap memberikan klarifikasi kepada Kejaksaan Agung jika diperlukan.
“Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025) dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa pada 2020, pandemi Covid-19 bukan hanya memicu krisis kesehatan, tetapi juga krisis pendidikan nasional.
Dalam situasi darurat tersebut, Kemendikbudristek bergerak cepat untuk menekan dampak hilangnya pembelajaran.
“Di tahun 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga jadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar hilangnya pembelajaran bisa kita tekan,” ujarnya.
Program pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk laptop disebutnya sebagai langkah strategis agar pembelajaran tetap berjalan meski secara daring.
“Program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi risiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung,” tambah Nadiem.
Dalam rentang waktu 2019–2022, Kemendikbudristek disebut telah mengadakan sekitar 1,1 juta unit laptop, lengkap dengan modem 3G dan proyektor, yang didistribusikan ke lebih dari 77.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Menurut Nadiem, perangkat digital itu juga berfungsi mendukung asesmen nasional dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
“Selain mendukung pembelajaran, perangkat TIK juga jadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) yang menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian dan dampak learning loss,” paparnya.
Nadiem juga menekankan bahwa seluruh kebijakan yang diambil selama dirinya menjabat dibuat berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tak bisa ditawar. Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan asas transparansi, keadilan, dan iktikad baik,” tandasnya.
