BYD Siap Bawa PHEV ke Indonesia, Tunggu Kepastian Pemerintah
Produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD, membuka peluang untuk menghadirkan kendaraan ramah lingkungan jenis lain, khususnya plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) ke pasar Indonesia.
Langkah ini menyusul wacana pemerintah yang hendak memperluas cangkupan pemberian insentif kepada kendaraan elektrifikasi, tidak terbatas pada mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) saja.
Kepala Divisi Marketing dan Public Relations BYD Indonesia, Luther Pandjaitan, mengatakan secara teknologi dan strategi global, pabrikan siap merespons peluang ini. Namun putusan untuk membawa PHEV ke Tanah Air sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah.
“Secara strategi bisnis, ini bagus sekali. Tetapi saat ini pemerintah masih fokus ke kendaraan listrik murni (BEV). Kami akan mengikuti arahan tersebut,” ujar Luther di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (21/5/2025).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya kejelasan kebijakan dan perlakuan fiskal yang adil agar produk-produk tersebut dapat bersaing secara harga di pasar lokal.
“Produk kami secara teknologi dan fitur sangat kompetitif, tapi harga tetap menjadi faktor penting. Jangan sampai kami kalah hanya karena struktur pajak yang tidak adil,” tambahnya.
BYD diketahui memiliki sejumlah model PHEV yang populer di pasar global, seperti Tang, Chazor, Sealion 6, dan Shark. Di Indonesia, perusahaan bahkan sudah mendaftarkan beberapa model PHEV seperti Denza D9 dan DX9 sebagai langkah antisipatif.
“Ini bagian dari strategi jangka panjang. Produk global kami daftarkan di Indonesia agar secara administratif siap bila sewaktu-waktu diperlukan. Tapi belum tentu akan langsung dijual,” jelasnya.
Media Hong Kong South China Morning Post menyoroti gangguan ormas dalam pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia. Situasi ini dinilai menjadi ujian serius bagi ambisi Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik di Asia Tenggara.
Di sisi lain, pemerintah berencana untuk mengevaluasi efektivitas insentif fiskal untuk mobil listrik murni. Pasalnya, penjualan kendaraan BEV hingga kuartal I/2025 dinilai masih belum mencapai target yang diharapkan.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Mahardi Tunggul Wicaksono, mengatakan insentif yang ada bisa saja diperluas sebagian ke kendaraan PHEV atau hybrid electric vehicle, asalkan emisinya tetap berada dalam batas yang ditentukan.
Namun belum ada kabar lebih lanjut mengenai rencana itu karena proses evaluasi baru akan dilakukan menjelang jatuh tempo kebijakan yang sudah ada yaitu akhir tahun 2025.
