Koperasi Merah Putih Jualan Pangan Produksi BUMN ID FOOD, Dari Beras Sampai Sagu
Pemerintah terus mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Salah satu targetnya, koperasi bakal jualan bahan pokok bagi masyarakat.
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD berkomitmen memenuhi kebutuhan pokok masyarakat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini mulai diluncurkan di berbagai provinsi.
Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyediaan suplai pangan strategis berupa gula, beras, minyak goreng, dan komoditas lainnya untuk kebutuhan operasional dan distribusi Koperasi Merah Putih.
"Ini merupakan bentuk sinergi antar BUMN dan koperasi dalam memperkuat rantai pasok pangan dari hulu ke hilir, sekaligus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tingkat desa/kelurahan," ujar Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo di Jakarta, Senin (16/6).
ID FOOD melalui jaringan cabang dan kantor distribusinya yang tersebar dari Aceh hingga Papua akan menyalurkan komoditas pangan ke sejumlah titik distribusi Koperasi.
Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan, Senin (16/6), menjadi tahap awal, di mana ID FOOD sudah mulai memasok komoditas gula kristal putih sebanyak 5 ton, minyak goreng 5 ton, beras 5 ton, tepung 2 ton, dan sagu 2 ton.
ID FOOD melibatkan anak dan cucu perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan logistik, seperti PT Rajawali Nusindo, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT GIEB Indonesia, dan BGR Logistik Indonesia.
Saat ini ID FOOD memiliki 1.075 gudang dengan kapasitas 2,4 juta ton yang tersebar di seluruh provinsi. Selain itu, perusahaan juga didukung oleh 900 armada logistik.
Dukungan ID FOOD dalam program ini menjadi langkah konkret dalam memastikan distribusi pangan dari produsen langsung ke masyarakat secara efisien.
Selain itu juga merupakan bagian dari strategi stabilisasi harga pangan di tingkat desa/kelurahan.
"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menghindari ketergantungan pada rantai distribusi panjang yang kerap menimbulkan lonjakan harga," kata Ghimoyo. (*)
