Wali Kota Madiun Minta Warga Jaga Keamanan dan Jangan Mudah Terprovokasi

Wali Kota Madiun Maidi meminta masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamika sosial-politik yang muncul setelah sejumlah aksi unjuk rasa.
Ia juga berharap bahwa aksi anarkisme cukup dan berhenti sampai di sini.
"Aksi protes memang meluas ke sejumlah daerah, termasuk di kota kita tercinta, Kota Madiun. Saya berharap segala macam tindakan anarkisme cukup berhenti di sini," ujar Maidi dalam keterangannya yang diunggah di akun resmi media sosial, Minggu (31/8/2025).
Ia mengingatkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi agar melakukannya dengan cara baik, sesuai aturan yang berlaku.
"Jangan merusak, apalagi menjarah fasilitas umum. Demonstrasi adalah sarana menyampaikan aspirasi, bukan ajang perusakan apalagi mencuri. Fasilitas umum adalah milik kita bersama yang sudah seharusnya kita jaga," katanya.
Maidi meyakini masyarakat Kota Madiun memiliki kebijaksanaan untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk sehingga mampu menjaga kondisi kota tetap kondusif.
"Jangan mudah diprovokasi dan jangan mau diprovokasi. Mari kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini," lanjutnya.
Kondisi Kantor DPRD Madiun Pasca Kericuhan
Sementara itu, kondisi kantor DPRD Kota Madiun usai kericuhan pada Sabtu (30/8) masih berantakan.
Sekretaris DPRD Kota Madiun Misdi menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk memastikan situasi aman sebelum dilakukan pembersihan.
"Kami amankan dulu aset dengan bantuan aparat keamanan. Setelah itu dilakukan inventarisasi barang rusak maupun hilang," katanya kepada wartawan.
Kerusakan terlihat di pintu gerbang, pagar, papan nama kantor, hingga kaca ruang paripurna yang pecah akibat lemparan batu massa.
Sejumlah ruangan seperti perpustakaan JDIH, ruang pers, dan gedung komisi, terutama Komisi III, juga mengalami kerusakan.
Selain itu, beberapa aset DPRD diketahui hilang, antara lain handy talky (HT), besi penutup saluran, dan selang di pos penjagaan.
Total kerugian akibat kerusakan dan kehilangan tersebut diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Misdi menegaskan agar masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tetap melakukannya secara damai dan benar.