Buntut Tewasnya Zetro Purba, Kemlu Diminta Segera Perbaiki Sistem Keamanan dan Lindungi Diplomat Indonesia di Seluruh Dunia

Buntut Tewasnya Zetro Purba, Kemlu Diminta Segera Perbaiki Sistem Keamanan dan Lindungi Diplomat Indonesia di Seluruh Dunia

Komisi I DPR mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengevaluasi sistem keamanan bagi seluruh perwakilan RI di luar negeri. Desakan ini muncul setelah tewasnya Zetro Leonardo Purba, seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, yang menjadi korban penembakan.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, tragedi ini sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian serius bagi Komisi I. Ia menekankan bahwa pemerintah, khususnya Kemlu, harus mengevaluasi seluruh sistem keamanan, termasuk penempatan personel, koordinasi dengan aparat setempat, dan mitigasi risiko.

Selain itu, Komisi I juga mendesak agar otoritas Peru melakukan investigasi menyeluruh dan transparan untuk memastikan pelaku diadili. Pengawalan kasus ini secara aktif oleh Kemlu, baik melalui jalur diplomatik maupun hukum, dianggap penting.

Dave juga menekankan pentingnya kehadiran negara untuk memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan administratif kepada keluarga korban, serta memastikan hak-hak Zetro sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diplomat terpenuhi.

Untuk memperkuat akuntabilitas, Komisi I DPR akan meminta penjelasan resmi dari Kemlu mengenai kronologi, respons awal, dan rencana tindak lanjut.

“Pemerintah, khususnya Kemlu, perlu segera mengevaluasi sistem keamanan bagi seluruh perwakilan RI di luar negeri termasuk penempatan personel, koordinasi dengan aparat lokal, dan mitigasi risiko," ujar Dave dalam keterangannya, Selasa (2/9).

Zetro Leonardo Purba, seorang Penata Kanselerai Muda yang baru lima bulan bertugas di KBRI Lima, dilaporkan meninggal setelah ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal di dekat tempat tinggalnya. Sebelumnya, Zetro bertugas di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne.

Tim kepolisian dan forensik setempat telah melakukan olah TKP, sementara KBRI Lima telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru.

"Tragedi ini tidak boleh berlalu tanpa kejelasan hukum dan perbaikan sistemik. Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses ini demi kehormatan dan keselamatan para diplomat kita di seluruh dunia," jelas dia.

Post Related