Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Parung Panjang, Gubernur DKI Jakarta, gubernur jawa barat, gubernur DKI Jakarta, Bupati Bogor, pramono agung, Rudy Susmanto, Dedi Mulyadi: Parung Panjang Menderita demi Megaproyek Jakarta dan Tangerang

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik tajam terhadap dampak pembangunan masif yang terjadi di Jakarta dan Tangerang.

Dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025), Dedi menyoroti kondisi infrastruktur di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang ia sebut rusak parah akibat distribusi material bangunan ke kota-kota besar.

"Tumbuhlah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier effect ekonomi bagi lingkungan, meningkatkan pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjang-nya mengalami problem," ujar Dedi.

Mengapa Parung Panjang Menjadi Wilayah yang Terdampak Paling Berat?

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Parung Panjang, Gubernur DKI Jakarta, gubernur jawa barat, gubernur DKI Jakarta, Bupati Bogor, pramono agung, Rudy Susmanto, Dedi Mulyadi: Parung Panjang Menderita demi Megaproyek Jakarta dan Tangerang

Kondisi jalan rusak dan berdebu akibat truk tambang yang melintas di Jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025) siang.

Parung Panjang selama ini dikenal sebagai daerah hulu yang memasok material konstruksi untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang.

Aktivitas distribusi material ini dilakukan menggunakan truk-truk tambang berkapasitas besar yang lalu-lalang setiap hari di jalan-jalan kampung, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur jalan.

Tak hanya itu, polusi debu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut turut memicu peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di kalangan warga.

“Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA,” kata Dedi.

Menurut Dedi, dibutuhkan dana hingga Rp 1,2 triliun untuk membangun infrastruktur yang layak di Parung Panjang.

Namun, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat menanggung beban tersebut sendirian, mengingat wilayah Jawa Barat terdiri atas lebih dari 600 kecamatan.

"Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan," jelasnya.

Haruskah Jakarta dan Banten Ikut Bertanggung Jawab?

Dedi menilai bahwa harus ada kesadaran kolektif dari daerah-daerah yang mendapat manfaat pembangunan, seperti Jakarta dan Banten.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antar-pemerintah daerah untuk mengatasi dampak negatif yang ditanggung oleh wilayah hulu seperti Parung Panjang.

"Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono.

Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dan memulai tahapan perbaikan infrastruktur.

Beberapa proyek jalan di Parung Panjang sedang dalam tahap lelang dan ditargetkan selesai pada 2025.

"Yang kita lakukan adalah tahapan-tahapan realokasi anggaran. Salah satunya adalah proses lelang untuk beberapa pemeliharaan dan pembangunan jalan di wilayah Parung Panjang," kata Rudy.