600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?

Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret lebih dari 228 ribu penerima bantuan sosial (bansos) karena terindikasi bermain judi online berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemensos melakukan identifikasi total 9 juta data pemain judi online.
"600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos," kata Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Sabtu (9/8).
Kemensos saat ini sedang mendalami 375 ribu nama lainnya dari daftar tersebut. Pihak kementerian juga memverifikasi profil pekerjaan dan latar belakang ekonomi para penerima bansos.
Menteri Syaifullah menyebutkan adanya kasus di mana penerima bansos memiliki profesi sebagai dokter, pegawai BUMN, bahkan anggota legislatif daerah.
"Dan kondisinya bila tidak sesuai, akan kami coret," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah bansos yang tidak tepat sasaran, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data bansos nasional.
Proses ini melibatkan pemeriksaan profil rekening, termasuk saldo tabungan penerima, yang dilakukan bersama PPATK.
Terkait temuan 35 anggota DPRD di Purwakarta yang diduga menerima bantuan subsidi upah, Menteri Syaifullah menyatakan bahwa hal ini baru terdeteksi setelah konsolidasi data dengan PPATK dimulai pada Februari 2025. Ia memastikan temuan tersebut akan ditindaklanjuti.
Syaifullah juga mengajak masyarakat dan media untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos, dengan syarat laporan tersebut harus dilengkapi data dan bukti yang akurat.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bansos benar-benar diterima oleh 20 juta penerima yang berhak.
"Kami butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Silakan sampaikan lewat aplikasi dengan data pendukung yang lengkap agar bisa ditindaklanjuti. Mari kita pastikan Bansos ini bisa diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang benar-benar berhak," tutur dia.