Gubernur Pramono Didesak Optimalkan Dana Rp 4 Triliun Tanggulangi Banjir, Jangan Ada Mesin Pompa Rusak
DPRD Jakarta menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penanganan banjir. Pasalnya dengan anggaran yang cukup besar Pemda DKI belum mampu atas banjir.
Dalam APBD 2025, Pemprov Jakarta mengalokasikan sekitar Rp 4,3 triliun untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
"Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebanyak kurang lebih Rp 4,3 triliun. Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh," ucap Anggota Komisi D, Bun Joi Phiau.
Ia menggarisbawahi anggaran operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir yang mencapai Rp 704 miliar. Perlu ada evaluasi menyeluruh atas pemanfaatan anggaran tersebut.
"Lantas, bagaimana penggunaannya sampai-sampai masih ada pompa air yang harusnya berfungsi saat banjir malah terbakar," kata dia.
Ia mendorong Gubernur Pramono Anung untuk mengevaluasi total penggunaan anggaran dan memastikan seluruh perangkat pendukung pengendalian banjir berfungsi optimal.
"Kami berharap anggaran Pemprov yang besar itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menangani banjir supaya dampaknya tidak parah di kemudian hari," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan banjir di ibu kota.
Anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan untuk penanganan banjir selama dua tahun hingga 2026.
Anggaran ini akan digunakan untuk program penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang. Hal ini termasuk normalisasi Sungai Ciliwung, pembebasan lahan, hingga pengadaan pompa, dan lainnya.
"Kita sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir 4 triliun rupiah kita sudah alokasikan," pungkasnya. (Asp)
