Pelajar SMP di Mataram Diamankan karena Ambil Tameng Polisi saat Demo, LPA NTB Turun Tangan

Seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diamankan aparat kepolisian setelah diduga terlibat dalam perusakan Markas Polda NTB dan penjarahan tameng polisi saat aksi unjuk rasa pada Sabtu (30/8/2025).

Pelajar tersebut ditahan bersama beberapa orang lainnya, termasuk mahasiswa. Namun, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram memastikan akan memberikan pendampingan terhadap siswa yang masih di bawah umur itu.

Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, menegaskan pihaknya sudah memastikan anak tersebut dikembalikan ke orang tuanya.

"Kami tetap lakukan pendampingan, kami akan usahakan sesuai dengan Undang-Undang SPPA, kemungkinan besar diversi,” ujar Joko, Selasa (2/9/2025).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme di luar peradilan.

Tujuannya untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, serta mencegah anak berhadapan langsung dengan proses hukum yang keras.

Menurut Joko, kasus ini tidak sepenuhnya kesalahan siswa.

Ia menilai pihak sekolah turut bertanggung jawab karena pada hari demonstrasi, sekolah memulangkan siswa lebih awal sehingga mereka terlibat dalam kerumunan massa tanpa pengawasan guru maupun orang tua.

“Anak ini melakukan perusakan, kemudian mengambil tameng dan lainnya,” jelas Joko.

Ia menambahkan, pelajar yang diamankan itu juga memiliki riwayat sebagai korban perundungan (bullying). Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang mendorong anak tersebut ikut dalam aksi unjuk rasa.

Meski demikian, Joko memastikan penanganan kasus ini akan tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Polisi Tahan Tiga Orang

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menemui masa aksi di depan kantor Gubernur NTB.

Sementara itu, Kasubdit I Bidang Keamanan Negara Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Hurri Nugroho, menyampaikan bahwa polisi sudah menahan tiga orang terkait perusakan Mapolda NTB.

“Tidak hanya mahasiswa, kami masih dalami,” kata Hurri.

Ia menjelaskan, para tersangka terekam kamera pengawas saat peristiwa perusakan terjadi.

"Yang jelas mereka ada di tempat, melakukan tindakan, ini sedang kami dalami,” ujarnya.

Hurri menegaskan, kasus yang ditangani pihaknya hanya terkait perusakan Mapolda NTB. Sementara kasus pembakaran dan penjarahan Gedung DPRD NTB ditangani oleh Polresta Mataram.

Kapolda NTB: Pelaku Pembakaran DPRD Akan Diburu

Pasca-pembakaran Gedung DPRD NTB di Jalan Udayana, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dan memburu aktor utama di balik insiden tersebut.

"Pengerusakan ini akan saya lakukan penindakan. Mudah-mudahan akan ketangkap aktornya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Hadi saat meninjau gedung DPRD NTB, Minggu (31/8/2025).

Ia mengingatkan bahwa pembakaran gedung negara merugikan rakyat karena fasilitas tersebut dibangun dengan dana pajak masyarakat.

“Karena DPR ini dibangun dari uang rakyat, uang negara dari pajak-pajak rekan-rekan. Untuk itu jangan dibakar seharusnya,” tegasnya.

Hadi meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusifitas pasca-aksi ricuh tersebut.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis. Ia menegaskan bahwa aksi unjuk rasa boleh dilakukan, namun harus tetap dalam koridor damai.

“Kami tidak melarang melakukan aksi. Kalau pun ada aksi, dilakukan dengan damai. Saya meminta komitmen mahasiswa agar penyampaian pendapat berlangsung damai,” kata Iqbal, Minggu (31/8/2025).

Iqbal juga menggandeng tokoh-tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga stabilitas daerah bersama mahasiswa.

12 Tuntutan Mahasiswa NTB

Mahasiswa gelar aksi di DPRD Sumbawa 

Dalam aksi yang berujung ricuh tersebut, mahasiswa NTB menyampaikan 12 tuntutan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, menegaskan bahwa isu utama adalah penolakan kenaikan gaji DPR.

“Tuntutan utama kita hari ini menolak keras kenaikan gaji DPR, walaupun kita belum tahu regulasinya apakah akan sampai di daerah,” kata Nazir, Rabu (27/8/2025).

Berikut 12 poin tuntutan mahasiswa NTB:

1. Transparansi proses legislasi, tolak RKUHAP, wujudkan keadilan hukum, serta pastikan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

2. Hentikan swastanisasi pendidikan, tolak kenaikan biaya pendidikan, dan wujudkan pendidikan layak, ilmiah, demokratis, serta berpihak pada rakyat.

3. Hentikan perampasan lahan, evaluasi proyek PSN KEK Mandalika, serta wujudkan reforma agraria.

4. Alokasikan dana secara pro-rakyat dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

5. Tolak tunjangan DPR yang membebani APBN, berikan upah layak bagi guru, dan wujudkan kesejahteraan tenaga pendidik.

6. Evaluasi kinerja MBG dan perbaiki pengelolaan dana publik.

7. Hentikan rencana pembangunan sea plane dan glamping di Gunung Rinjani.

8. Evaluasi kebijakan fiskal, termasuk PPh 22, serta permudah akses UMKM di marketplace online.

9. Wujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10. Perluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

11. Hentikan kenaikan PBB P2 yang dianggap memberatkan rakyat.

12. Dorong pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat NTB.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nasib Pelajar SMP Ditangkap dan Ditahan Gegara Jarah Tameng Polisi saat Demo di Polda NTB

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.