Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Pemerintah didesk mengambil langkah konkret dan cermat demi mengembalikan kepercayaan masyarakat, pasar dan investor global di tengah kondisi demo dengan berbagai tuntutan terutama terkait kesejahteraan masyarakat.
"Situasi saat ini tanpa ada jalan keluar yang konkret, mempengaruhi penilaian investor dan mitra luar negeri terkait risiko politik," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara.
Bhima mengatakan jika tidak dihadapi dengan tepat, ketidakpastian atau kondisi dalam negeri yang tidak stabil ini juga bisa mempengaruhi kegiatan perdagangan terutama ekspor Indonesia ke pasar luar negeri.
“Begitu juga akan mempengaruhi ekspor, misalnya kenaikan biaya logistik karena penutupan jalan ketika demo terjadi, biaya asuransi ekspedisi naik, hingga penyesuaian ongkos produksi karena fluktuasi nilai tukar,” ujar Bhima.
Bhima menilai pemerintah juga perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat, karena sangat berkaitan dengan masalah perekonomian. Di antaranya:
- Soal reformasi pajak yang dirasa tidak adil karena besarnya beban yang dirasakan kelompok menengah ke bawah. PPN harusnya sudah diturunkan dari 11 persen jadi 8 persen agar daya beli tidak semakin merosot.
- Pemerintah membentuk komite remunerasi gaji dan tunjangan pejabat tinggi yang independen.
- Reshuffle kabinet khususnya tim ekonomi yang tidak punya senses of crisis.
- Rombak total RAPBN 2026. Hentikan efisiensi anggaran daerah dan pangkas alokasi anggaran pertahanan keamanan.
