Cerita Pedagang Terima Pesanan Besar Beras Oplosan 10 Ton dari Anggota DPRD

Praktik pengoplosan beras yang melibatkan ratusan merek dan pelaku di tingkat distributor mencuat ke permukaan.

Investigasi Kementerian Pertanian dan hasil penelusuran ke sejumlah titik distribusi mengungkap praktik manipulatif yang merugikan masyarakat luas.

Sedikitnya 212 merek beras ditemukan tidak memenuhi standar mutu nasional, dengan berbagai modus oplosan, termasuk mencampur beras rusak dan menir ke dalam kemasan yang dijual sebagai beras premium atau medium.

Salah satu pusat distribusi yang disorot adalah Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, sebagai sentra terbesar perdagangan beras di Indonesia.

Dalam penelusuran langsung yang dilakukan pada Rabu (25/6/2025), ditemukan bahwa praktik oplosan dilakukan secara terbuka dan sistematis di beberapa toko.

Oplosan untuk Pesanan DPRD

Di salah satu toko beras, yakni Toko MB, aktivitas mencurigakan terlihat saat lima pekerja mengemas puluhan kilogram beras ke dalam karung berukuran lima kilogram.

Pemilik toko, yang meminta identitasnya disamarkan sebagai Jefry, mengaku bahwa beras tersebut merupakan pesanan seorang anggota DPRD DKI Jakarta.

"Ini (beras) sudah diaduk semua, di-mix di situ beras medium dengan medium semua. Kan yang medium juga jenisnya bervariasi," ujar Jefry kepada wartawan.

Menurut Jefry, total pesanan mencapai 10 ton yang dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram, dan akan dibagikan sebagai paket sembako di kawasan Jakarta Utara.

Beras-beras tersebut dikemas dengan merek “Sakura”, sebuah merek generik yang tidak memiliki registrasi merek resmi.

Saat ditanya mengenai komposisi pencampuran beras, Jefry enggan merinci dan menyebutnya sebagai rahasia dagang. Namun, ia berdalih bahwa pencampuran dilakukan untuk menyesuaikan dengan bujet pembeli.

"Kalau bujet mereka cuma di Rp 12 ribu, sementara beras di lapangan Rp 12 ribu itu tidak ada, ya mau enggak mau kita sodorkan produk yang sesuai harga segitu," katanya.

Modus Serupa di Toko Lain

Selain Toko MB, dua toko lainnya yang juga ditelusuri adalah Toko Beras NJ dan Toko Beras F, yang mengaku mampu menyediakan beras oplosan sesuai permintaan konsumen. Salah satu penjaga toko di sana bahkan mengakui:

“Kita bisa mix sesuai permintaan, misalnya premium dicampur medium, atau pakai menir biar murah.”

Namun, tidak semua toko di Pasar Cipinang bersedia mencampur sembarangan. Toko Beras IJ menolak mencampur beras dengan kualitas rendah, namun terungkap kejanggalan di balik kemasan contoh.

Seorang karyawan bernama Rika (nama disamarkan) menyatakan bahwa karung-karung contoh yang dipajang justru berisi campuran menir dan beras buruk, yang hanya bisa dibeli dalam jumlah minimal 50 kilogram.

“Itu hanya contoh karung, isinya enggak untuk dijual. Di dalamnya sudah dicampur menir. Kalau mau beli harus minimal 50 kilogram,” kata Rika.

Temuan ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa praktik oplosan dilakukan secara terencana, bahkan dilengkapi kemasan menarik untuk mengecoh pembeli.

Investigasi Kementan, Ada 212 Merek Tak Penuhi Standar

Temuan di lapangan dikuatkan oleh hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Nasional, yang menemukan 212 merek beras tidak sesuai standar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa praktik ini mencakup pemalsuan label mutu dan ketidaksesuaian berat kemasan.

“Sebanyak 86 persen dari produk yang diperiksa mengklaim sebagai beras premium atau medium, padahal hanya beras biasa,” ujar Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

Bahkan ditemukan perbedaan berat kemasan antara label dan isi sebenarnya. “Tertulis 5 kilogram, tapi isinya hanya 4,5 kilogram. Selisih 1 kg bisa Rp 2.000–Rp 3.000/kg. Ini merugikan,” lanjutnya.

Amran menyebut praktik seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan diperkirakan merugikan masyarakat hingga Rp 99,35 triliun per tahun.

“Kalau kita akumulasi dalam 10 tahun, nilainya bisa tembus Rp 1.000 triliun,” tegasnya.

Empat Produsen Besar Diperiksa

Kementan juga telah melaporkan temuan tersebut ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pemeriksaan terhadap empat produsen beras telah dilakukan pada Kamis (10/7/2025). 

Kepala Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, membenarkan proses pemeriksaan tersebut.

Sementara itu, perwakilan PT Sentosa Utama Lestari (SUL)/Japfa Group menyatakan mendukung penuh proses hukum.

“Kami telah dan akan terus bersikap kooperatif dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh tim Satgas Pangan Nasional,” ujar Carlo, juru bicara perusahaan.

Amran Sulaiman memastikan bahwa daftar 212 merek beras bermasalah akan diumumkan secara bertahap kepada publik setelah proses verifikasi selesai.

“Kami munculkan merek yang tidak sesuai standar. Mohon kepada pembeli perhatikan merek yang dimunculkan di media agar tidak tertipu,” katanya.

Ia juga mengimbau pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik serupa dan tetap menjual beras sesuai standar mutu nasional.

“Kepada saudara di seluruh Indonesia, jangan lakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang ditentukan,” imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cerita Pemilik Toko Terima Pesanan 10 Ton Beras Oplosan dari Anggota DPRD DKI