Pajak Tinggi Kendaraan Jadi Penghambat Pertumbuhan Otomotif Indonesia

Pajak Kendaraan di Indonesia Terlalu Tinggi Dibandingkan Negara Tetangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri otomotif selama ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam upaya untuk memperkuat sektor ini, pemerintah gencar mendorong ekspor mobil, memberikan insentif bagi kendaraan ramah lingkungan, dan menargetkan adopsi kendaraan elektrifikasi yang lebih luas.

Namun, di balik berbagai strategi pro-industri tersebut, terdapat persoalan mendasar yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan, yaitu tingginya beban pajak kendaraan.

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai bahwa kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia terlalu memberatkan konsumen.

Menurutnya, struktur pajak yang berlapis membuat beban kepemilikan mobil jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. “Pajak mobil di Indonesia sangat tinggi dibandingkan Malaysia dan Thailand, terutama karena struktur pajak yang berlapis dan mengategorikan mobil sebagai barang mewah. Porsinya bisa mencapai 40 persen dari harga jual, termasuk PPnBM yang tidak diterapkan di kedua negara tersebut,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025).

Pajak Tahunan Mobil di Indonesia Lebih Mahal

Ratusan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tengah mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Soreang, Jumat (11/4/2025)

Kondisi ini menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan biaya pajak tahunan mobil di negara lain.

Sebagai contoh, Toyota Avanza di Malaysia hanya dikenai pajak sekitar Rp 500.000 per tahun, sedangkan di Thailand, pajaknya bahkan lebih rendah, yakni sekitar Rp 150.000.

Di Indonesia, pajak untuk model yang sama dapat mencapai Rp 5 juta per tahun, bahkan bisa hingga 30 kali lipat lebih mahal untuk merek tertentu.

Data tambahan menunjukkan bahwa beban pajak di Indonesia dapat mencapai 42–43 persen dari harga on-the-road mobil, yang meliputi PPnBM, PPN, BBNKB, serta pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, di Thailand, total pajak mobil diperkirakan hanya sekitar 32 persen.

Untuk mobil hybrid, perbedaannya semakin mencolok;

di Indonesia pajaknya sekitar 33 persen, sementara di Thailand hanya 11 persen.

Ilustrasi STNK. Apakah STNK wajib blokir setelah kendaraan dijual?

Beban Pajak Tinggi Melemahkan Daya Tarik Pasar Domestik

Yannes menekankan bahwa situasi ini berpotensi melemahkan daya tarik pasar domestik, baik bagi konsumen maupun produsen. “Di Indonesia, pajaknya bisa mencapai Rp 5 juta, bahkan sampai 30 kali lipat lebih tinggi untuk beberapa merek,” tambahnya.

Dengan beban sebesar itu, masyarakat cenderung lebih berhati-hati sebelum membeli mobil baru, termasuk yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, produsen mungkin akan menahan diri untuk melakukan ekspansi investasi karena pasar yang dianggap tidak kompetitif.

Jika kebijakan pajak ini tidak ditinjau ulang, ambisi pemerintah untuk memperluas kepemilikan kendaraan, mendorong pertumbuhan industri otomotif, serta mempercepat elektrifikasi bisa terhambat.

Ilustrasi booth Geely di GIIAS 2025

Struktur Pajak Berpotensi Jadi Penghalang Masa Depan Industri Otomotif

alih memperkuat daya saing, struktur pajak yang ada justru berpotensi menjadi penghalang bagi masa depan industri otomotif Indonesia.

Melihat kondisi ini, menjadi penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pajak yang ada agar dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik pasar domestik.

Penyesuaian dalam kebijakan pajak akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif bagi industri otomotif, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!