Heboh! 25 Negara Hentikan Pengiriman Pos ke AS Gara-Gara Tarif Trump, Ada Indonesia?

Heboh! 25 Negara Hentikan Pengiriman Pos ke AS Gara-Gara Tarif Trump, Ada Indonesia?
Heboh! 25 Negara Hentikan Pengiriman Pos ke AS Gara-Gara Tarif Trump, Ada Indonesia?

Dalam berita top dunia hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, setidaknya 25 negara telah menangguhkan pengiriman paket pos ke Amerika Serikat sebagai respons terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Langkah ini memicu gelombang reaksi dari berbagai negara besar, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, Italia, India, Australia, dan Jepang, yang secara resmi menghentikan penerimaan paket internasional menuju AS.

Berikut adalah tiga berita utama yang menjadi sorotan di kancah global:

1. PBB: 25 Negara Tangguhkan Layanan Pos ke AS karena Tarif Trump

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan pos, Kesatuan Pos Sedunia (UPU), melaporkan bahwa setidaknya 25 negara anggota telah menangguhkan pengiriman paket pos ke Amerika Serikat akibat ketidakpastian terkait layanan transit yang disebabkan oleh tarif impor yang diterapkan oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.

"Operator pos dari 25 negara anggota telah memberitahukan UPU bahwa mereka telah menangguhkan pengiriman paket pos ke AS akibat ketidakpastian khususnya terkait layanan transit," kata pernyataan UPU pada Selasa seperti dilansir CTV.

Langkah ini memengaruhi jutaan pelanggan di seluruh dunia yang bergantung pada pengiriman barang ke AS. Beberapa negara bahkan mempertimbangkan langkah lebih lanjut jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

2. Jerman Tolak Akui Pembentukan Negara Palestina

Di berita lain, Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan bahwa negaranya tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina meskipun ada seruan internasional agar Berlin mengubah sikapnya. Hal ini dilakukan di tengah eskalasi konflik brutal antara Israel dan Palestina, serta kebijakan pembersihan etnis yang terjadi di Gaza.

Selama konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Merz menyatakan bahwa Jerman tetap teguh pada prinsipnya. "Pemerintah Kanada dan Perdana Menteri Kanada mengetahui posisi pemerintah federal Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina sebagai negara. Kami tidak akan mendukung inisiatif ini," ujar Merz seperti dilaporkan oleh Anadolu.

Keputusan ini membuat Jerman berbeda dengan sekutunya, termasuk Kanada, Australia, dan Prancis, yang mendukung pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB bulan depan.

3. Australia Bantah Usir Dubes Iran karena Intervensi Israel

Australia membantah klaim bahwa intervensi Israel mendorong pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese untuk mengusir duta besar Iran di Canberra. Keputusan ini diambil setelah PM Albanese menyalahkan Teheran atas serangan antisemit yang terjadi di Sydney dan Melbourne.

"Saya tidak percaya pada omong kosong itu," kata Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke kepada ABC Radio pada Rabu 27 Agustus 2025 seperti dilansir Aljazeera, ketika ditanya tentang klaim Israel bahwa PM Benjamin Netanyahu mempengaruhi keputusan tersebut.

Dalam unggahannya di platform X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyoroti ketidaklogisan tuduhan terhadap Iran. "Iran adalah rumah bagi salah satu komunitas Yahudi tertua di dunia, termasuk puluhan sinagoge. Menuduh Iran menyerang situs semacam itu di Australia sementara kita berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya di negara kita sendiri sama sekali tidak masuk akal," tulisnya.

Kesimpulan:

Tiga berita utama ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan internasional di era modern. Mulai dari dampak kebijakan ekonomi AS yang memengaruhi sistem pos dunia hingga posisi keras Jerman soal Palestina dan dinamika diplomatik Australia-Iran, setiap isu memiliki implikasi global yang signifikan.