Publik Minta Bukti Ijazah Asli, Kubu Jokowi Peringatkan Potensi Kekacauan

Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya memilih tidak mempublikasikan ijazah Jokowi secara langsung ke masyarakat.

Menurut Yakup, keputusan itu diambil karena potensi dampak negatif yang dapat timbul jika dokumen pribadi tersebut dibuka secara bebas.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos," ujar Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Menurutnya, jika preseden ini dibiarkan, maka siapa pun yang dituduh akan dipaksa membuktikan ketidakbersalahannya, padahal dalam prinsip hukum, beban pembuktian ada di tangan pihak yang menuduh.

Apakah Publik Mampu Menilai Keaslian Ijazah?

Alasan lain yang dikemukakan oleh Yakup adalah bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan teknis untuk membedakan mana dokumen ijazah yang asli dan mana yang palsu.

Ia menegaskan bahwa menunjukkan dokumen ke publik belum tentu menyelesaikan perdebatan.

"Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak? Misalnya saya bawa ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa enggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga," tutur Yakup.

Ia menegaskan bahwa pembuktian ijazah asli seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Pihaknya pun meminta publik mempercayai hasil verifikasi resmi tersebut yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.

Mengapa Tuduhan Ijazah Palsu Dibawa ke Ranah Hukum?

Presiden Joko Widodo telah menempuh jalur hukum untuk menjawab tuduhan bahwa ijazah yang ia miliki adalah palsu.

Laporan ke Polda Metro Jaya dilakukan pada Rabu (30/4/2025) dan teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Mapolda Metro Jaya.

Langkah ini diambil bukan hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga wibawa institusi kepresidenan.

Apakah Isu Ini Sengaja Diciptakan untuk Tujuan Politik?

Kuasa hukum Jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara, menilai bahwa ada pihak tertentu yang secara sengaja terus memelihara isu ini. Menurut Rivai, pola penyebaran isu menunjukkan adanya orkestrasi yang sistematis.

"Kita melihat gerakan ini kok ada yang mengorkestrasi ya dari sistematikanya, terus cara masuknya," ucap Rivai.

Namun, ia enggan menyebut nama karena pembuktian atas dugaan tersebut masih belum cukup kuat.

Ia menambahkan, isu ijazah palsu telah berkembang menjadi isu yang tidak lagi murni akademis.

"Kami melihat ini sudah di luar persoalan akademis, mencari kebenaran. Ini memang sudah membuat gaduh. Ya mungkin di negara hukum ini jawabannya adalah hukum harus jadi panglima untuk menghentikan ini semua," lanjutnya.

Siapa yang Diuntungkan dari Isu Ijazah Palsu?

Yakup Hasibuan melihat bahwa kini isu ini telah bergeser ke arah politik yang lebih luas. Ia mencontohkan munculnya narasi-narasi baru yang menyinggung keluarga Jokowi hingga Wakil Presiden.

"Kok statement-statement-nya mulai belok nih, kok sudah ada yang mengatakan yang tadi mengasingkan Pak Jokowi, kok statement-nya menyinggung keluarga Pak Jokowi, termasuk Mas Wapres dan lain-lain," ungkap Yakup.

Yakup menyebut, pihaknya masih menunggu langkah kepolisian untuk mengungkap siapa pihak di balik penyebaran isu ini.

"Mulai terlihat nih, fakta-fakta baru (motif isu ijazah palsu) aslinya mulai terlihat. Kami juga menunggu, sebenarnya ini siapa di balik ini," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Kubu Jokowi Sebut Bisa "Chaos" jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik".