Mencengangkan, Sopir Truk Harus Keluarkan Uang Rp 150 Juta Setahun untuk Pungli
Angka uang pemalakan atau pungutan liar (pungli) yang dikeluarkan sopir truk dalam satu tahun cukup mencengangkan. Pasalnya dalam setahun sopir truk bisa merogoh kocek sebesar Rp 150 juta untuk pungli.
"Data dari asosiasi pengusaha bilang, alam setahun truk dengan ritase yang padat rata rata menghabiskan 120 sampai dengan 150 juta untuk pungli," kata Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno kepada MerahPutih.com, Selasa (1/7).
Sedangkan, kalau dirata rata selama sebulan sopir truk bisa keluarkan uang hingga Rp 12 juta untuk pungli. Aksi pungli ini terjadi dari angkut barang sampai bongkar barang.
"Pemerintah hanya mikir memberantas ODOL (angkutan over dimension over loading) tapi nggak pernah mikir bagaimana memberantas punglinya. Konoha makin tinggi biaya logistik karena 20 hingga 30 persen habis buat pungli," tuturnya.
Adapun pengakuan sopir truk pada saat diskusi bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (24/6), pemalakan oknum preman mulai dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, Jakarta. Pungli tersebut pun tak kecil harus bayar Rp 200 ribu.
Lalu, jika istirahat di bahu jalan setelah gerbang tol, mereka juga kena pungli petugas tol. Kemudian di bahu jalan dipungli sama oknum PJR dan di rest area dipungli sama satpam rest area.
"Katanya, sudah pernah disampaikan ke direksi (Jasa Marga), tetapi sampai sekarang masih ada pungli," ucapnya.
Tak cuma di situ, pungli juga terjadi di sekitar Tanjung Priok. Ada kampung jalur menuju gudang yang masuk portal harus bayar Rp 100 ribu dengan stempel RT setempat.
"Mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramatjati (Jakarta), harus menyisihkan paling tidak Rp 175 ribu melewati 5 – 6 titik pungutan liar," tuturnya.
Djoko menuturkan, diperkirakan praktek pungli di sektor logistik telah membebani 15 – 20 persen ongkos angkut logistik di Indonesia.
Penuturan pengusaha truk, ongkos logistik di Indonesia sudah lebih tinggi dari Thailand. Pungli di angkutan logistik Indonesia harus dihilangkan dan harus dimasukkan dalam Program Zero ODOL yang sedang ditangani Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. (Asp)
